MATARAM, samawarea.com (7 November 2026) – Penurunan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat (NTB) belum sepenuhnya menjawab persoalan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya, hingga Maret 2026, jumlah penduduk miskin di provinsi ini masih mencapai 628.500 orang atau 11,17 persen dari total penduduk.
Persoalan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Kamis (5/11/2026).
Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menghadiri kegiatan tersebut bersama seluruh wakil bupati se-NTB dan sejumlah unsur terkait lainnya.
Rakor yang dibuka Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP., ini menyoroti pentingnya kesinambungan program penanggulangan kemiskinan, terutama dalam memastikan intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, angka kemiskinan NTB memang mengalami penurunan sebesar 0,21 poin dibandingkan September 2025 yang tercatat 11,38 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 8.680 orang.
Namun, capaian tersebut menyisakan pekerjaan besar. Masih ada lebih dari 628 ribu penduduk yang hidup dalam kondisi miskin. Artinya, penurunan angka secara statistik belum serta-merta menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, terutama kawasan pedesaan dan daerah terpencil, serta kondisi kelompok masyarakat rentan masih menjadi tantangan dalam upaya pengentasan kemiskinan.
Karena itu, efektivitas program pemerintah menjadi persoalan penting yang perlu mendapat perhatian. Program penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya berjalan berdasarkan perencanaan dan penyerapan anggaran, tetapi harus diukur dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat sasaran.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTB menekankan perlunya pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bersama organisasi perangkat daerah (OPD). Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan tepat sasaran.
Koordinasi lintas pemerintahan juga dinilai penting agar penanganan kemiskinan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mampu memperkuat intervensi, sekaligus memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Bagi Kabupaten Sumbawa, persoalan ini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan daerah. Kehadiran Wakil Bupati Mohamad Ansori dalam rakor tersebut merupakan bentuk koordinasi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten dengan kebijakan provinsi.
Tantangannya kini bukan semata-mata mengejar penurunan persentase kemiskinan, melainkan memastikan masyarakat yang selama ini berada dalam kondisi rentan benar-benar mendapatkan akses terhadap peluang ekonomi, pelayanan dasar, dan program pemberdayaan.
Sebab, keberhasilan penanggulangan kemiskinan pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh berkurangnya angka dalam statistik, tetapi juga oleh perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. (SR)
