MATARAM, samawarea.com (15 Agustus 2026) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama DPRD NTB menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Ruang Rapat DPRD NTB, Jumat (14/8).
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, penyusunan APBD 2027 harus dilakukan secara realistis, sehat, dan berorientasi pada hasil. Hal itu penting karena kondisi perekonomian masih menghadapi berbagai ketidakpastian.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh menyusun perencanaan dengan asumsi yang terlalu optimistis. Kekuatan fiskal daerah harus dibangun melalui kemampuan membaca kondisi sekaligus mengelola sumber daya secara tepat.
“Kekuatan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas perencanaan dan ketepatan pengelolaan anggaran,” kata Miq Iqbal.
Ia mengingatkan, pemerintah daerah harus mampu menghadapi tekanan secara berkelanjutan. Sebab, pembangunan tidak bisa bergantung pada harapan bahwa satu persoalan akan segera berakhir.
“Kita tidak lagi berharap bahwa krisis akan cepat selesai. Pada saat satu krisis selesai, krisis lain akan datang. Karena itu tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan krisis tanpa menciptakan krisis yang baru,” tegasnya.
Miq Iqbal menekankan, APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administratif tahunan. Anggaran daerah harus menjadi instrumen untuk menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” ujarnya.
KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan sejumlah agenda prioritas. Di antaranya transformasi struktural, penuntasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekosistem industri agro-maritim, serta pembangunan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Gubernur mengatakan, transformasi tersebut diperlukan agar perekonomian NTB memiliki fondasi yang lebih kuat dan tidak bergantung pada satu sektor.
“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah,” jelasnya.
Sementara di sektor pariwisata, Pemprov NTB mulai mengarahkan kebijakan pada konsep quality tourism. Orientasinya bukan sekadar meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga memperpanjang lama tinggal, meningkatkan belanja wisatawan, menjaga kualitas destinasi dan keberlanjutan lingkungan, serta memastikan manfaat ekonomi dirasakan masyarakat lokal.
Dari sisi fiskal, pendapatan daerah dalam KUA-PPAS 2027 direncanakan mencapai sekitar Rp 6,22 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang berada di kisaran Rp 5,62 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp 3,128 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp 2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp 114,24 miliar.
Sementara belanja daerah direncanakan sekitar Rp 6,09 triliun, atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Dengan struktur tersebut, terdapat surplus anggaran sekitar Rp 192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, tahapan penyusunan APBD NTB 2027 memasuki proses berikutnya. Tantangan Pemprov NTB dan DPRD bukan hanya memastikan APBD ditetapkan tepat waktu, tetapi juga memastikan anggaran benar-benar bekerja untuk masyarakat.
APBD 2027 diharapkan mampu menjaga kesehatan fiskal, membiayai program prioritas, memperkuat fondasi ekonomi daerah, serta menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. (SR)
