MATARAM, samawarea.com (17 Juni 2026) – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Abul Chair, menegaskan pentingnya kesamaan pemahaman dan arah gerak seluruh aparatur pemerintah dalam mendukung tiga agenda utama pembangunan yang menjadi fokus pemerintahan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Muhamad Iqbal–Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda).
Tiga agenda prioritas tersebut meliputi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, penguatan ketahanan pangan, serta pengembangan pariwisata berkelas dunia.
“Ketika Pak Gubernur menyampaikan program unggulannya, itu menjadi concern kita untuk mencapainya bersama-sama, tidak bergerak sendiri-sendiri,” ujar Abul Chair usai memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) bersama seluruh pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Gedung Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Rabu (17/6).
Menurutnya, pola kerja birokrasi harus berorientasi pada kinerja yang terukur dan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) diminta tidak hanya berfokus pada pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap program memberikan dampak nyata.
“Arahnya sudah jelas, bagaimana menurunkan kemiskinan bahkan menuju nol kemiskinan ekstrem. Ukurannya harus jelas, dan yang paling penting adalah dampaknya,” tegasnya.
Abul Chair juga menyoroti Program Desa Berdaya sebagai salah satu instrumen utama pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak diukur dari frekuensi kunjungan ke desa atau besarnya anggaran yang dibelanjakan, melainkan dari perubahan kondisi masyarakat setelah menerima intervensi pemerintah.
“Desa Berdaya bukan sekadar memberikan bantuan, tetapi memberdayakan. Sebelum dibantu seperti apa, setelah dibantu menjadi seperti apa, itu yang harus terlihat,” katanya.
Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan melalui Program Desa Berdaya harus mampu menjadi pengungkit peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dengan indikator keberhasilan yang jelas dan dapat diukur.
Terkait pengawasan penggunaan anggaran, Sekda memastikan proses pengendalian dilakukan sejak tahap pra-perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan. Inspektorat dilibatkan secara aktif untuk memantau proses verifikasi usulan, penyaluran bantuan, hingga implementasi program.
“Pengawasan bukan dilakukan di ujung setelah kegiatan selesai, tetapi menjadi bagian dari proses yang berjalan terus-menerus,” ujarnya.
Aspek paling penting dalam pengawasan, lanjutnya, adalah memastikan bantuan digunakan sesuai proposal yang telah diverifikasi dan dinilai layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Meski bantuan Program Desa Berdaya hanya diberikan satu kali dalam setahun dengan nilai sekitar Rp300 juta per desa, Abul Chair menegaskan program tersebut merupakan salah satu instrumen yang akan diperkuat dengan berbagai intervensi pemerintah lainnya dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem.
“Semua program itu harus bergerak bersama menuju tujuan yang sama,” katanya.
Di akhir arahannya, Sekda meminta seluruh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kolaborasi serta menghilangkan ego sektoral. Sinergi antar-OPD dinilai menjadi kunci keberhasilan dalam mewujudkan target pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. (SR)
(SR/Kominfotik)
