SUMBAWA BESAR, samawarea.com (12 Maret 2024) – Pembangunan di bidang perikanan terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Untuk mendukung hal ini, tidak sepenuhnya diakomodir APBD mengingat keterbatasan anggaran daerah.
Meski demikian, Pemda melakukan berbagai upaya termasuk menggaet dana pusat. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan telah mengusulkan penambahan lokus dan menu Dana Alokasi Khusus (DAK) 2025 kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta, 28 Februari 2024 lalu.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, S.Pi, MT, menjelaskan permohonan ini berkaitan dengan upaya pengembangan sektor kelautan dan perikanan. Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kegiatan kelautan dan perikanan, beberapa kegiatan tidak dapat diusulkan karena pembatasan lokus dan rincian dalam menu DAK yang terdapat dalam aplikasi Krisna.
Di antara usulan utama ini adalah penambahan lokus untuk Balai Benih Ikan (BBI) Meno, yang saat ini belum tercantum dalam aplikasi DAK Krisna. Sementara untuk Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Rhee telah terakomodir aplikasi.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengusulkan penambahan rincian menu untuk sarana dan prasarana budidaya mutiara di Desa Pulau Kaung, yang telah ditetapkan sebagai Kampung Budidaya Mutiara sejak tahun 2022, serta sarana dan prasarana budidaya rumput laut.
Usulan penambahan menu beber Rahmat, mencakup pembangunan dan rehabilitasi perbenihan, kolam IPAL, mess karyawan, bangunan/sarana biosecurity, pengadaan sarana dan prasarana pemerdayaan usaha pembudidaya ikan skala kecil, serta sarana dan prasarana budidaya ikan laut (mutiara) dan rumput laut.
Dari permohonan ini Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap mendapatkan dukungan yang memadai untuk terus mengembangkan sektor kelautan dan perikanan demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (SR)
