SUMBAWA BESAR, samawarea.com (13 Juli 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan terus berupaya mengatasi persoalan kelangkaan gas elpiji (LPG), baik subsidi 3 kilogram maupun non-subsidi, yang belakangan dikeluhkan masyarakat. Salah satu penyebab utama kelangkaan LPG bersubsidi adalah kuota yang dialokasikan pemerintah pusat belum mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, saat menanggapi pertanyaan mengenai kelangkaan LPG bersubsidi dan non-subsidi, termasuk pengawasan terhadap distribusi serta praktik penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Bupati menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Kabupaten Sumbawa dengan PT Pertamina Patra Niaga, kebutuhan LPG 3 kilogram di Kabupaten Sumbawa masih jauh melampaui kuota yang tersedia.
“Perkiraan kekurangan mencapai sekitar 1,9 juta tabung per tahun. Kondisi ini berpotensi memicu kelangkaan, penjualan di atas HET, serta masih adanya penggunaan LPG bersubsidi oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak,” ungkapnya.
Sementara untuk LPG non-subsidi, kata Bupati, kendala lebih banyak dipengaruhi faktor distribusi logistik. Pasokan LPG berasal dari fasilitas pengisian di Sekotong yang sangat bergantung pada kelancaran penyeberangan Kayangan–Poto Tano.
Selain itu, distribusi juga terdampak proses transisi penggunaan tabung Bright Gas dari tabung biru ke tabung pink dengan spesifikasi katup baru.
Meski demikian, Pemkab Sumbawa telah berkoordinasi dengan PT Pertamina Patra Niaga agar tabung biru tetap dapat dilayani selama masa transisi. Adapun proses penukarannya dilakukan melalui agen resmi sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat pengawasan melalui Satuan Tugas (Satgas) LPG. Pengawasan dilakukan dengan inspeksi terhadap agen maupun pangkalan guna memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan penjualan dilakukan berdasarkan HET.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga terus mengusulkan penambahan kuota LPG bersubsidi kepada pemerintah pusat agar pasokan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Sumbawa akan memperkuat tata kelola distribusi LPG melalui konsep One Village One Outlet (OVOO). Melalui skema ini, koperasi desa/kelurahan maupun lembaga ekonomi desa akan dilibatkan sebagai penyalur resmi LPG.
“Dengan konsep OVOO, distribusi LPG diharapkan menjadi lebih tertib, tepat sasaran, akuntabel, sekaligus memastikan subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak,” tegas Bupati.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap berbagai langkah tersebut mampu mengatasi persoalan kelangkaan LPG, menekan praktik penjualan di atas HET, sekaligus meningkatkan pengawasan agar distribusi energi bersubsidi semakin efektif dan tepat sasaran. (SR)
