Setelah Luncurkan JPS Gemilang, NTB Persiapkan JPS Dana Desa

oleh -89 Dilihat

MATARAM, samawarea.com (11/4/2020)

Sekda NTB selaku Ketua Pelaksana Harian Gugus Tugas Provinsi Nusa Tenggara Barat Drs. H. Lalu Gita Aridi, M.Si, Sabtu (11/4) mengatakan, bahwa dalam penanganan dampak sosial ekonomi masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB selain meluncurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dan JPS Pemerintah Kabupaten/Kota, telah dipersiapkan juga JPS Dana Desa. JPS Dana Desa ini dalam betuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19.

Sasaran BLT Dana Desa adalah keluarga miskin non PKH atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis. Sedangkan masa dan besaran pemberian BLT Dana Desa disalurkan selama 3 bulan sejak April sampai Juni 2020, sebesar Rp 600.000,00 per KK setiap bulan.

Baca juga: NTB Dapat Bantuan Pusat APD 15000 Masker

Baca Juga  Cegah Kaum Muda Terjerumus, FMHS UNRAM Sosialisasi Bahaya Narkoba

Untuk program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) lanjut Sekda Gita Ariadi, akan diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur serta anggota masyarakat marjinal lainnya, dengan sistem pemberian upah diberikan setiap hari serta tetap memperhatikan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya. Kemudian penggunaan dana desa untuk desa tanggap covid-19 diperuntukkan untuk kegiatan desa tanggap Covid-19 dan pembentukan Relawan Desa Lawan Covid-19.

Teknis penggunaan dana desa untuk penanganan dampak sosial, ekonomi dan medis Covid-19, ungkap Sekda, diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah, berpedoman pada Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Virus Corona (Covid-19) dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD).

Baca juga: 105000 KK Dapat Paket JPS Gemilang dari Pemprov NTB

Baca Juga  Bupati Lepas Balap Sampan dan Ratusan Bibit Ikan di Bendungan Gapit

Lebih jauh dijelaskan Sekda Gita Ariadi, Provinsi NTB mendapat jatah kartu pra kerja sebanyak 50.299 orang. Kriteria penerima bantuan yakni para pencari kerja, karyawan yang di-PHK atau dirumahkan sementara akibat Covid-19. Termasuk buruh migran yang batal berangkat dan dipulangkan karena covid-19. Mereka akan menerima Rp 600.000 tiap bulan, yang rencananya diberikan selama 4 bulan pada tahap pertama. Selain bantuan uang, mereka juga mendapat pelatihan peningkatan keterampilan secara online untuk meningkatkan kemampuannya. “Kriteria penerima kartu pra kerja antara lain pencari kerja, tenaga kerja yang dirumahkan atau di-PHK, Calon PMI yang batal berangkat, PMI yang dipulangkan karena terdampak covid-19, Pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Kartu ini didata oleh pemerintah daerah setempat. Bagi para pencari kerja baru harus melampirkan surat keterangan dari desa atau kelurahan,” bebernya. (SR)

 

rokok pilkada mahkota NU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *