MATARAM, samawarea.com (22 Juni 2026) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah tujuan akhir dalam tata kelola pemerintahan. Yang lebih penting, menurutnya, adalah memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Iqbal saat memberikan penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Senin (22/6), di Kantor Gubernur NTB.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Iqbal mengapresiasi berbagai masukan dan kritik konstruktif dari DPRD NTB yang dinilainya menjadi modal penting dalam upaya pembenahan tata kelola pemerintahan ke depan.
Menurutnya, birokrasi saat ini masih cenderung terlalu fokus pada aspek administratif dibanding substansi pelayanan publik. Padahal, administrasi semestinya menjadi instrumen untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan, bukan justru menjadi hambatan.
“Selama ini birokrasi kita masih terlalu fokus pada administrasi, belum sepenuhnya pada substansi. Kadang-kadang tujuan pembangunan harus kalah karena alasan administratif. Seharusnya administrasi melayani substansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Karena itu, Gubernur Iqbal mendorong lahirnya birokrasi yang lebih agile atau lincah, adaptif, dan cepat merespons berbagai perubahan yang terjadi. Menurutnya, pola kerja birokrasi yang terlalu kaku dan prosedural sudah tidak lagi relevan menghadapi tantangan zaman yang bergerak sangat cepat.
Ia juga memperkenalkan konsep coherent government, yakni pemerintahan yang terintegrasi, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Dalam konsep tersebut, seluruh kerja pemerintah harus berfokus pada kepentingan rakyat sebagai pihak yang dilayani.
“Fokus utama kita adalah pelayanan kepada masyarakat. Semua program dan kebijakan harus diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah, Gubernur Iqbal menilai refocusing program dan anggaran menjadi langkah yang tidak bisa dihindari. Untuk itu, Pemprov NTB bersama DPRD diharapkan mampu menyelaraskan perencanaan dan penganggaran agar lebih terfokus pada agenda prioritas pembangunan.
Ia menyebutkan, arah pembangunan NTB ke depan akan bertumpu pada tiga pilar utama, yakni penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Seluruh program pembangunan diharapkan mendukung pencapaian ketiga prioritas tersebut.
“Kita ingin seluruh anggaran mengerucut pada tiga pilar utama, yaitu penanganan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pariwisata. Sektor lain tetap penting, tetapi harus menjadi pendukung keberhasilan tiga agenda utama tersebut,” jelasnya.
Terkait capaian opini WTP yang kembali diraih Pemerintah Provinsi NTB, Gubernur Iqbal mengingatkan agar keberhasilan tersebut tidak disikapi secara berlebihan. Menurutnya, WTP hanya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah memenuhi standar administrasi dan akuntansi.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa WTP baru menunjukkan kita benar secara administratif. Apakah kinerja kita sudah berdampak dan substansinya sudah tepat, itu adalah hal lain yang belum tentu dijelaskan oleh WTP,” katanya.
Karena itu, Pemprov NTB berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang tidak hanya baik secara administrasi, tetapi juga unggul dari sisi kinerja dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Gubernur Iqbal juga mengakui bahwa birokrasi di lingkungan Pemprov NTB masih perlu banyak berbenah agar lebih lincah dan responsif terhadap perubahan. Ia meminta dukungan DPRD NTB agar proses reformasi birokrasi dan pembenahan tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih cepat.
“Kami sedang berubah dan berbenah. Karena itu kami membutuhkan dukungan dari DPRD. Pembenahan ini tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang kuat antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi NTB, Baiq Isvie Rupaeda, menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari besarnya serapan anggaran maupun banyaknya laporan administrasi yang disusun. Yang terpenting adalah dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, APBD bukan sekadar kumpulan angka, melainkan representasi harapan rakyat terhadap peningkatan kesejahteraan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi yang lebih baik.
“Pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang hidup dalam pengalaman sehari-hari masyarakat, ketika pelayanan semakin mudah, pendidikan semakin baik, kesehatan semakin terjangkau, dan peluang ekonomi semakin terbuka,” ujar Baiq Isvie.
DPRD NTB juga mendorong perubahan pola pikir birokrasi melalui pendekatan Entrepreneurial Mindset Excellence Mainstreaming, yaitu birokrasi yang adaptif, inovatif, berorientasi pada solusi, serta memiliki rasa kepemilikan yang kuat dalam menyelesaikan persoalan publik.
Menutup pandangannya, Baiq Isvie menegaskan pentingnya kemitraan yang sehat antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih maju.
“Jika keberanian untuk berpikir besar, bekerja cerdas, bergerak cepat, dan mengeksekusi program dengan excellence dimiliki bersama, maka NTB tidak hanya akan tumbuh, tetapi melompat,” pungkasnya. (SR)
