SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (12 September 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola data sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan daerah. Data yang digunakan pemerintah harus valid, akurat, terintegrasi, dan memiliki standar yang sama.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., saat membuka Forum Satu Data Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2026 di Aula H. Madelaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapperida, Kepala BPS Kabupaten Sumbawa, Kepala Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa yang diwakili Sekretaris Dinas, pimpinan OPD terkait, serta para camat.
Mewakili Bupati Sumbawa, Sekda mengatakan Satu Data Daerah tidak boleh dipandang hanya sebagai pemenuhan administrasi pemerintahan. Lebih dari itu, keberadaan data yang berkualitas menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
“Data itu dilahirkan oleh walidata dan diproduksi oleh masing-masing perangkat daerah. Data tersebut harus valid karena menjadi dasar kebijakan,” tegas Sekda.
Menurutnya, penguatan Satu Data membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah. Karena itu, forum tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat implementasi Satu Data Indonesia di Kabupaten Sumbawa.
Forum Satu Data Daerah ini diinisiasi Bapperida Kabupaten Sumbawa bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu, Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si., menjelaskan bahwa Forum Satu Data Daerah merupakan bagian dari implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Ia mengatakan forum tersebut diarahkan untuk memastikan data yang menjadi dasar kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki kualitas yang baik, akurat, serta menggunakan standar dan rujukan yang sama.
“Forum ini bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola data dan kualitas perencanaan pembangunan,” jelasnya.
Mengusung tema “Mewujudkan Satu Data Sumbawa yang Terintegrasi, Akurat, dan Berbasis Kolaborasi”, forum tersebut menargetkan tiga keluaran utama.
Ketiganya yakni kesepakatan koordinasi partisipatif, Rencana Aksi dan Daftar Kebutuhan Data Tahun 2026, serta berita acara resmi.
Dedy menegaskan, penguatan Satu Data di Kabupaten Sumbawa pada akhirnya diarahkan untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Intinya, Sumbawa ingin membangun Satu Data, Satu Standar, Satu Rujukan, agar kebijakan tepat sasaran,” pungkasnya. (SR)
