Oleh: Rusli Cahyadi, Ph.D. Peneliti Senior Pusat Riset Kependudukan BRIN dan Pengajar Departemen Antropologi FISIP UI

Tulisan Rose Tiana, seorang ASN yang berasal dari Batu Rotok, di halaman Facebook-nya tentang khayalan masa kecil bersama sang adik membuat saya tersenyum. Ketika masih SMP dan adiknya masih SD, mereka pernah membayangkan suatu hari tinggal berdua di kota. Kos bersama, membawa beras dari kampung, memiliki kompor minyak tanah, dan tidak perlu mempunyai banyak pakaian. Selesai. Menurut mereka, kira-kira begitulah hidup di kota.

Tentu saja mereka belum menghitung biaya listrik, air, ongkos perjalanan, sabun, perlengkapan mandi, makan selain beras, biaya sekolah, dan berbagai kebutuhan kecil lainnya. Dua anak kampung itu membayangkan kehidupan yang sederhana karena memang belum mengenal rumitnya kehidupan kota.

Cerita itu lucu. Tetapi jika kita berhenti sebentar dan merefleksikannya, ada sesuatu yang lebih serius di baliknya. Kebutuhan hidup ternyata tidak hanya bertambah karena manusia bertambah dewasa. Kebutuhan juga bertambah karena dunia tempat kita hidup berubah, dan perubahan itu punya harga.

Kebutuhan yang Sedemikian Rupa Termonetisasi

Dulu beras dan kompor mungkin sudah cukup untuk membayangkan kehidupan mandiri. Sekarang, kehidupan keluarga membutuhkan lebih banyak uang tunai, dan ini bukan karena keluarga menjadi lebih boros, melainkan karena kebutuhan yang dulu bisa dipenuhi sendiri kini harus dibeli.

Pendidikan anak, misalnya, bukan lagi sekadar uang sekolah. Ia sudah menjelma menjadi seragam, buku, ongkos ke sekolah tiap hari, pulsa data untuk tugas daring, dan pada jenjang tertentu, biaya kos jika sekolah lanjutan tak tersedia di kampung.

Sebuah rumah tangga di desa yang dulu cukup mengeluarkan uang tunai untuk beberapa kebutuhan pokok saja, sekarang harus menyiapkan uang tunai hampir setiap minggu, bahkan setiap hari untuk hal-hal yang dulu tidak dikenal sebagai “pengeluaran.”

Inilah yang saya sebut kebutuhan kontemporer. Sebagiannya memang kebutuhan, sebagian lain mungkin lebih tepat disebut keinginan, dan batas antara keduanya kian sulit dibedakan.

Kita tidak perlu buru-buru menyalahkan dunia kontemporer ini. Masyarakat berhak menginginkan pendidikan yang lebih baik, layanan kesehatan yang lebih baik, mobilitas yang lebih mudah, dan komunikasi yang lebih cepat. Soalnya bukan apakah kebutuhan itu boleh ada. Soalnya adalah siapa yang harus membayarnya.

Yang juga perlu kita tanyakan lebih jauh adalah bagaimana sesuatu yang dahulu bukan kebutuhan kemudian menjadi kebutuhan yang dianggap normal, bahkan wajib dipenuhi. Internet, misalnya, dahulu dapat dianggap sebagai barang tambahan. Sekarang ia dapat menjadi bagian dari kebutuhan pendidikan, pekerjaan, administrasi, dan kehidupan sosial.

Karena itu, persoalannya bukan sekadar membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, tetapi memahami bagaimana standar kebutuhan berubah dan siapa yang akhirnya menanggung biayanya.

Mengapa Pendapatan Tambang Menjadi Penting

Pertanyaan itu membawa kita ke Lantung.

Beberapa hari terakhir, pemberitaan mengenai aktivitas pertambangan emas di Lantung memperlihatkan penolakan masyarakat terhadap rencana penutupan tambang. Salah satu alasan yang mengemuka adalah pertambangan dirasakan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan warga.

Suara perempuan pun muncul dalam pemberitaan tersebut. Suara yang menyatakan pendapatan dari tambang disebut penting untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan pendidikan anak. Ini bukan kebetulan. Merekalah yang biasanya memegang kendali pengeluaran harian rumah tangga. Perempuan memang pada umumnya adalah yang pertama merasakan ketika uang tunai tidak cukup pada saat dibutuhkan.

Kita dapat membaca peristiwa ini secara sederhana bahwa masyarakat membutuhkan uang, tambang memberikan uang, karena itu tambang dipertahankan. Tetapi bagi saya ada pertanyaan yang lebih penting. Pertanyaan tentang mengapa rumah tangga sekarang membutuhkan uang tunai sebanyak itu?

Apakah karena pendapatan dari pertanian semakin kecil? Ataukah persoalannya bukan soal pendapatan pertanian yang menurun, tetapi kebutuhan rumah tangga sendiri yang semakin banyak dan semakin termonetisasi? Sebagaimana saya uraikan di atas.

Pertanyaan ini penting karena pendapatan pertanian dan pendapatan tambang tidak selalu harus dipertentangkan. Sebuah keluarga bisa saja masih memiliki sawah, kebun, atau ternak, tetapi hasil pertanian bersifat musiman dan tidak selalu tersedia sebagai uang tunai tepat ketika uang itu dibutuhkan.

Tersedia, misalnya, saat pembayaran sekolah jatuh tempo di awal tahun ajaran, sementara panen baru bisa dijual dua bulan kemudian. Dalam jeda seperti itulah tambang menjadi menarik. Bukan karena masyarakat meninggalkan pertanian, melainkan karena tambang menjadi cara memperoleh uang tunai yang dibutuhkan rumah tangga pada saat yang tepat.

Bukan Sekadar “Dari Ladang ke Tambang”

Kita sering menggambarkan perubahan ekonomi pedesaan dengan kalimat sederhana, masyarakat berpindah dari pertanian ke pertambangan. Gambaran itu mungkin benar dalam beberapa kasus, tetapi ia menyembunyikan persoalan yang jauh lebih kompleks.

Gambarannya bisa jadi, rumah tangga tetap bertani, tetapi kebutuhan uang tunainya membesar sementara pendapatan pertanian tidak selalu tersedia setiap saat. Pekerjaan tambang kemudian menjadi sumber pendapatan tambahan, yang lama-kelamaan dipakai untuk membayar sekolah anak, memperbaiki rumah, membeli kendaraan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Tambang bukan lagi sekadar tempat mencari pekerjaan, tetapi menjadi bagian dari sistem penghidupan rumah tangga, bersanding dengan ladang, bukan menggantikannya.

Di sini kita perlu membedakan dua hal. Pertama, meningkatnya kebutuhan rumah tangga. Kedua, meningkatnya beban rumah tangga untuk membayar kebutuhan tersebut sendiri. Keduanya tidak selalu sama.

Sebuah kebutuhan dapat diakui sebagai kebutuhan sosial, tetapi biaya untuk memenuhinya dapat dibagi antara rumah tangga, pemerintah, dan komunitas.

Karena itu, ketika pemerintah mengatakan tambang ilegal harus dihentikan, pertanyaan berikutnya yang tidak bisa dihindari adalah: jika tambang dihentikan, siapa yang akan memenuhi kebutuhan yang selama ini dibayar dengan uang dari tambang?

Kita lebih sering berbicara tentang bagaimana menutup tambang, menertibkan penambang, dan mencari pekerjaan alternatif. Kita jarang bertanya lebih jauh mengenai struktur kebutuhan rumah tangga yang membuat pendapatan tambang menjadi penting. Padahal di situlah persoalan sesungguhnya berada.

Mengurangi Beban, Bukan Hanya Menambah Pendapatan

Sudah waktunya kita mengubah cara berpikir tentang kesejahteraan. Selama ini kita cenderung menyamakan kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Jika keluarga membutuhkan lebih banyak uang, solusinya adalah memberi mereka pekerjaan yang menghasilkan lebih banyak uang. Logika ini masuk akal, tetapi tidak lengkap.

Saya menawarkan cara berpikir lain. Bukan hanya meningkatkan pendapatan, kesejahteraan ekonomi juga dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah kebutuhan yang harus dibayar sendiri oleh rumah tangga. Terutama kebutuhan-kebutuhan yang memiliki dimensi publik, seperti pendidikan dan kesehatan.

Jika sebuah keluarga harus mengeluarkan semakin banyak uang untuk menyekolahkan anak, keluarga itu membutuhkan pendapatan yang lebih besar. Tetapi jika pemerintah mampu menekan biaya-biaya yang selama ini menempel pada pendidikan (seragam, transportasi, biaya ujian, kebutuhan digital), beban pengeluaran keluarga berkurang tanpa keluarga itu harus mencari sumber uang tunai tambahan seperti di tambang.

Di sinilah konsep yang menurut saya penting untuk dipikirkan, bukan hanya household income, tetapi juga household expenditure burden. Berapa banyak kebutuhan yang secara sosial kita anggap penting, tetapi biaya pemenuhannya secara praktis dibebankan kepada masing-masing keluarga?

Semakin besar beban tersebut, semakin besar pula kebutuhan rumah tangga untuk mencari pendapatan tunai tambahan.

Maka pertanyaan pembangunan tidak semestinya berhenti pada “bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat?” Kita juga harus bertanya: “bagaimana mengurangi beban pengeluaran yang selama ini ditanggung sendiri oleh rumah tangga?” Keduanya sama-sama kebijakan kesejahteraan.

“Rente Tambang untuk Rakyat”: Klaim yang Perlu Dibuktikan, Bukan Diyakini

Di titik ini, seorang pembaca yang kritis punya alasan untuk skeptis. Janji bahwa rente sumber daya alam akan kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik sudah terlalu sering diucapkan, dan terlalu jarang ditepati.

Sejarah daerah-daerah penghasil tambang di Indonesia justru lebih sering menunjukkan pola sebaliknya. Pendapatan daerah dari sumber daya alam habis untuk proyek fisik yang mentereng di ibu kota kabupaten, sementara puskesmas di desa penghasil tambang tetap kekurangan tenaga dan obat.

Kekhawatiran ini beralasan, dan justru karena itulah ia tidak boleh dijawab dengan janji, melainkan dengan mekanisme. Jika Kabupaten Sumbawa ingin penerimaan yang bersumber dari pertambangan benar-benar sampai ke rumah tangga, arahnya bukan sekadar “pendidikan harus menjadi prioritas” sebagai slogan, melainkan menjadikannya sebagai instrumen yang bisa diperiksa publik.

Saya sengaja menggunakan istilah penerimaan daerah yang bersumber dari pertambangan, bukan semata-mata PAD, karena manfaat fiskal pertambangan tidak seluruhnya identik dengan pendapatan asli daerah.

Yang lebih penting adalah bagaimana setiap penerimaan yang menjadi kewenangan daerah diterjemahkan menjadi layanan yang dapat mengurangi beban rumah tangga.

Dana bagi hasil pertambangan, misalnya, bisa di-earmark secara eksplisit untuk pos-pos yang langsung mengurangi pengeluaran rumah tangga. Misalnya subsidi transportasi sekolah di desa-desa penghasil tambang, atau iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri yang ditanggung APBD untuk warga di kecamatan lingkar tambang.

Earmarking semacam ini, dengan pelaporan realisasi yang terbuka bagi warga, adalah yang membedakan rente tambang sebagai instrumen kesejahteraan dari rente tambang sebagai angka di APBD yang tidak pernah dirasakan siapa pun kecuali kontraktor proyek.

Kebijakan yang Bekerja pada Dua Sisi

Cara berpikir ini juga mengubah pendekatan kita terhadap tambang ilegal. Selama ini, ketika hendak menghentikan tambang ilegal, kita cenderung mencari pekerjaan alternatif bagi para penambang, seperti bertani, beternak, berdagang, dan lain-lain yang kadang absurd semacam kursus menjahit, kursus montir.

Tetapi jika kebutuhan rumah tangga terus meningkat sementara pekerjaan alternatif tidak menghasilkan uang tunai secepat dan sebesar yang dibutuhkan, pendekatan itu akan selalu kembali ke persoalan yang sama.

Karena itu, kebijakan seharusnya bekerja pada dua sisi sekaligus. Di satu sisi meningkatkan sumber penghidupan yang aman dan berkelanjutan, dan di sisi lain mengurangi beban kebutuhan yang harus dipenuhi sendiri oleh rumah tangga.

Sisi kedua inilah yang paling sering dilupakan. Masyarakat tidak akan mudah meninggalkan tambang hanya karena dikatakan ilegal. Mereka membutuhkan alasan ekonomi yang nyata untuk tidak bergantung kepadanya.

Namun demikian, tujuan kebijakan bukan mengandaikan bahwa setelah kebutuhan pendidikan dan kesehatan dipenuhi pemerintah, orang otomatis tidak akan lagi menambang. Yang lebih realistis adalah mengurangi tekanan ekonomi yang membuat pendapatan tambang terasa sulit digantikan.

Ukuran Keberhasilan bagi Sumbawa

Apa yang terjadi di rumah tangga Lantung sebenarnya cermin kecil dari pertanyaan besar yang akan dihadapi seluruh Kabupaten Sumbawa, terutama jika di masa mendatang penerimaan daerah semakin ditopang sektor pertambangan.

Rente dari sumber daya alam seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai sumber uang untuk membangun lebih banyak proyek. Ia harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk layanan publik yang benar-benar mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga, dan itu, sekali lagi, hanya terjadi jika ada mekanisme yang mengikat, bukan hanya niat baik.

Jika Kabupaten Sumbawa suatu hari memperoleh penerimaan besar dari emas dan mineral lainnya, ukuran keberhasilannya jangan hanya berapa besar penerimaan yang masuk ke kas daerah. Ukuran yang lebih penting adalah apakah penerimaan itu mampu membuat keluarga Sumbawa semakin sejahtera tanpa harus semakin bergantung pada tambang?

Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar pendapatan rumah tangga meningkat, tetapi juga dari seberapa kecil bagian pendapatan rumah tangga yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat dan seharusnya dipenuhi secara publik.

Di sinilah pendidikan dan kesehatan menjadi titik awal yang paling jelas. Transportasi dan komunikasi juga perlu ditelaah, tetapi dengan pertanyaan yang lebih hati-hati tentang kebutuhan, akses, dan siapa yang seharusnya menanggung biayanya.

Cerita Rose Tiana tentang dua anak kampung yang hanya membawa beras dan kompor minyak tanah sebenarnya memperlihatkan sesuatu yang sederhana. Dunia berubah, kebutuhan berubah, aspirasi berubah.

Yang perlu kita pikirkan bukan bagaimana mengembalikan masyarakat kepada kehidupan masa lalu karena hal itu bukan hanya tidak mungkin, tetapi juga tidak perlu. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat menghadapi kebutuhan kontemporer itu tanpa harus membayar seluruhnya secara mandiri, apalagi dengan eksploitasi sumber daya alam di sekitarnya.

Karena itu, ketika kita mendengar ibu-ibu Lantung mengatakan bahwa pendapatan tambang penting bagi rumah tangga dan pendidikan anak, pertanyaan yang layak diajukan bukan lagi “mengapa mereka mempertahankan tambang?”, melainkan kebutuhan apa yang membuat pendapatan tambang menjadi sedemikian penting.

Pertanyaan bersifat kebijakan publik berikutnya adalah, dari kebutuhan-kebutuhan itu, mana yang seharusnya menjadi tanggung jawab rumah tangga, mana tanggung jawab pemerintah, dan mana yang seharusnya ditanggung bersama?

Pertanyaan terakhir inilah yang, menurut saya, akan menentukan masa depan Lantung dan Sumbawa. (*)