SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (5 November 2026) – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, H. Johan Rosihan, menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, bukan sekadar proyek infrastruktur yang hanya menghadirkan bangunan dan fasilitas fisik.
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan NTB I Pulau Sumbawa ini, keberhasilan program KNMP harus diukur dari dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan nelayan, tumbuhnya usaha masyarakat, serta kesejahteraan keluarga nelayan.
Penegasan tersebut disampaikan Johan saat menghadiri kegiatan Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dalam rangka memperingati HUT ke-27 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di Kampung Nelayan Merah Putih Bilelando, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Kamis (5/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Lombok Tengah HM. Nursiah, perwakilan KKP Boyun Handoyo, Direktur Rumput Laut Ditjen Perikanan Budidaya, jajaran KKP, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, kelompok nelayan, dan masyarakat pesisir.
Dalam sambutannya, H. Johan mengapresiasi komitmen KKP yang terus mendorong pembangunan kawasan pesisir melalui program KNMP. Ia menilai program tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekosistem usaha perikanan sekaligus meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan.
Namun, Johan mengingatkan pembangunan tidak boleh berhenti pada penyediaan fasilitas fisik semata. KNMP harus mampu menciptakan aktivitas ekonomi produktif yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin Kampung Nelayan Merah Putih hanya bagus bangunannya, tetapi minim aktivitas ekonominya. Keberhasilan program ini harus diukur dari meningkatnya pendapatan nelayan, tumbuhnya usaha masyarakat, dan semakin baiknya kesejahteraan keluarga nelayan,” tegas Johan.
H. Johan juga menyoroti pentingnya memastikan fasilitas penunjang perikanan, seperti pabrik es, penyimpanan berpendingin (cold storage), serta sarana pengolahan dan pemasaran ikan, benar-benar sesuai dengan kebutuhan nelayan.
Ia menegaskan, infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara harus disertai sistem pengelolaan profesional, penguatan kelembagaan ekonomi, dan kepastian akses pasar.
Dengan demikian, fasilitas yang tersedia tidak hanya menjadi aset fisik, tetapi mampu mendukung kegiatan usaha perikanan secara berkelanjutan.
“Jangan sampai fasilitas sudah dibangun tetapi tidak beroperasi optimal. Nelayan harus mendapatkan manfaat nyata berupa biaya produksi yang lebih efisien, kualitas hasil tangkapan yang terjaga, dan harga jual ikan yang lebih menguntungkan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, Johan menekankan pentingnya penguatan koperasi nelayan sebagai penggerak utama perekonomian kawasan KNMP.
Menurutnya, koperasi harus berperan strategis dalam memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan posisi tawar nelayan dalam menentukan harga hasil tangkapan.
Ia menilai selama ini nelayan masih kerap berada pada posisi lemah dalam rantai perdagangan hasil perikanan, meskipun menghadapi risiko besar saat melaut.
“Nelayan kita menghadapi risiko besar di laut, tetapi sering kali justru memperoleh bagian paling kecil dalam rantai perdagangan ikan. Kondisi ini harus kita ubah melalui penguatan koperasi, akses permodalan, teknologi, dan pasar yang lebih adil,” katanya.
H. Johan berharap koperasi mampu menjadi wadah ekonomi yang kuat, sehingga nelayan tidak hanya berperan sebagai produsen, tetapi juga memiliki posisi strategis dalam rantai bisnis perikanan.
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang bermitra dengan KKP, Johan memastikan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
Pengawasan tersebut mencakup efektivitas penggunaan anggaran negara hingga keberlanjutan pengelolaan KNMP, sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar berfungsi optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap KNMP Bilelando dapat menjadi contoh keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi nelayan sekaligus menjadi rujukan pembangunan kampung nelayan lainnya di NTB, termasuk Pulau Sumbawa.
“Kita mendukung program-program pemerintah yang berpihak kepada nelayan. Namun, setiap rupiah anggaran negara harus menghasilkan manfaat nyata. Laut kita kaya, dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari laut juga harus sejahtera,” pungkas Johan.
H. Johan menegaskan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan menjadi kawasan ekonomi produktif yang mampu menggerakkan usaha, membuka peluang kerja, dan meningkatkan pendapatan nelayan secara berkelanjutan. (SR)
