SUMBAWA BESAR, samawarea.com (29 Juli 2026) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Evaluasi Standar Pelayanan, Rabu (29/7/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor KPU Sumbawa ini, menjadi ruang dialog antara penyelenggara pemilu dengan para pemangku kepentingan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan sekaligus menghimpun masukan demi penyempurnaan kinerja KPU ke depan.
Forum tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Sumbawa Syamsi Hidayat, S.IP., didampingi anggota KPU Muhammad Ali, Heri Kurniawansyah, Ardani Hatta dan Handono. JHadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Sumbawa Arnan Jurami, Sekretaris Badan Kesbangpol Zainal Arifin, Kepala KCD Dikpora Wilayah IV Sumbawa Junaidi, perwakilan Kantor Kementerian Agama, Wakil Rektor III Universitas Samawa (UNSA), Paracendekia, para kepala SMA/sederajat, pengurus OSIS, ketua organisasi wartawan dan media.
Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Syamsi Hidayat, mengatakan forum konsultasi publik merupakan bagian dari komitmen KPU untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, penilaian terhadap kinerja penyelenggara pemilu tidak cukup dilakukan secara internal, tetapi harus melibatkan publik sebagai penerima layanan.
“Kami merasa telah melaksanakan tugas dengan baik, tetapi belum tentu masyarakat memiliki penilaian yang sama. Karena itu, kami membutuhkan kritik, saran, dan masukan agar dapat mengetahui apa yang sudah baik, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu diperbaiki,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, KPU memfokuskan pembahasan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih, baik pada Pemilu maupun Pilkada. Syamsi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang menyebabkan tingkat partisipasi pemilih belum optimal, terutama pada Pilkada lalu.
Ia mencontohkan masyarakat di wilayah pesisir yang lebih memilih melaut ketika hari pemungutan suara karena harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Begitu pula masyarakat yang sedang memasuki musim tanam atau panen, sehingga aktivitas mencari nafkah lebih diprioritaskan dibanding datang ke tempat pemungutan suara (TPS).
Selain itu, keberadaan penduduk pendatang yang belum mengurus administrasi pindah memilih juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi pemilih, terutama pada Pilkada.
“Kondisi ini perlu kita pikirkan bersama. Kami ingin mendapatkan masukan tentang strategi apa yang harus dilakukan agar partisipasi masyarakat dapat terus meningkat dan tetap berada di atas rata-rata,” katanya.
Syamsi menjelaskan, KPU selama ini telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, di antaranya menyasar sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan pendidikan pemilih kepada generasi muda. Namun, ia mengakui jangkauan sosialisasi belum mampu menjamah seluruh desa dan lapisan masyarakat.
Menurutnya, partisipasi masyarakat pada Pemilu cenderung lebih tinggi dibanding Pilkada. Karena itu, diperlukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menggunakan hak pilih terus meningkat.
Melalui Forum Konsultasi Publik tersebut, Ia berharap memperoleh berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan penyempurnaan standar pelayanan, sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemilu yang semakin berkualitas, transparan, dan partisipatif. (SR)
