SUMBAWA BESAR, samawarea.com (24 September 2026) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa meminta Pemerintah Kabupaten Sumbawa memaksimalkan seluruh potensi daerah sekaligus memfokuskan anggaran pada program-program prioritas pemerintahan Jarot-Ansori.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Tahir, S.H., saat menyampaikan pemandangan umum fraksinya dalam Sidang Paripurna Kedua DPRD Kabupaten Sumbawa terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Mengawali pandangannya, Muhammad Tahir mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menyukseskan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan visi Asta Cita “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” yang kemudian diterjemahkan dalam visi Kabupaten Sumbawa, yakni “Unggul, Maju dan Sejahtera”.
“Indonesia harus bangkit, Sumbawa harus sejahtera adalah pilihan mutlak bagi kita untuk terus bekerja dan berjuang,” tegasnya.
Soroti Struktur Pendapatan Daerah
Dalam pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra mencermati struktur pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD 2026. Disebutkan, secara umum pendapatan daerah mengalami peningkatan sekitar 2,42 persen. Dari semula dianggarkan Rp 1,89 triliun, bertambah Rp 45,83 miliar sehingga setelah perubahan menjadi sekitar Rp 1,94 triliun.
Kenaikan tersebut antara lain bersumber dari pendapatan transfer yang semula direncanakan sekitar Rp 1,63 triliun, bertambah Rp 36,77 miliar atau 2,25 persen menjadi sekitar Rp 1,69 triliun.
Tambahan tersebut berasal dari pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar Rp26,36 miliar yang bersumber dari kurang bayar dana bagi hasil pemerintah pusat, serta pendapatan transfer antar daerah sebesar Rp10,41 miliar.
Fraksi Gerindra juga mencermati adanya perubahan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama komponen lain-lain PAD yang sah yang bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Sumbawa. Di sisi lain, komponen retribusi daerah mengalami penurunan.
Atas kondisi tersebut, Fraksi Gerindra menilai struktur pendapatan daerah masih menghadapi persoalan pada sisi PAD, khususnya retribusi daerah.
“Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan Bupati Sumbawa terhadap penurunan PAD pada komponen retribusi daerah,” kata Muhammad Tahir.
12 Program Unggulan Diminta Jadi Fokus
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra menilai keterbatasan kemampuan keuangan daerah menjadi persoalan serius yang selama ini dihadapi pemerintah daerah. Kondisi tersebut dinilai berdampak terhadap optimalisasi program dan kegiatan prioritas.
Karena itu, Fraksi Gerindra menekankan agar penggunaan anggaran pembangunan daerah benar-benar difokuskan pada 12 program unggulan pemerintahan Jarot-Ansori.
Muhammad Tahir menyebut 12 program tersebut merupakan janji politik kepada masyarakat Sumbawa yang harus ditunaikan dengan baik dan tuntas sebelum berakhirnya masa kepemimpinan lima tahun Jarot-Ansori.
“Seluruh SKPD diharapkan mampu berkolaborasi dan bersinergi dalam mengambil peran menuntaskan 12 program unggulan yang telah disepakati bersama,” ujarnya.
Minta Kajian Mendalam Pembangunan RSUD Sering
Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan RSUD Sumbawa di Sering. Pemerintah daerah didorong melakukan kajian mendalam untuk menentukan langkah terhadap keberlanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
Gerindra mempertanyakan apakah pembangunan RSUD Sering perlu segera diselesaikan atau justru ditempuh dengan opsi lain, mengingat fraksi tersebut menilai belum terlihat progres yang berarti terhadap keberlanjutan pembangunan. “Kami memandang belum ada progres yang berarti terhadap keberlangsungan pembangunan RSUD Sering ini,” kata Tahir.
Gerindra juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan sisa waktu yang tersedia untuk memprioritaskan belanja modal dan infrastruktur. Namun, percepatan tersebut tetap harus dibarengi dengan perhatian terhadap kualitas pekerjaan.
Soroti Program Strategis Nasional
Sejumlah Program Strategis Nasional (PSN) juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra, di antaranya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, hilirisasi unggas dan hilirisasi garam.
Khusus program MBG, Gerindra meminta Pemkab Sumbawa aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat, terutama Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Tahir, pemerintah daerah perlu memperjuangkan agar pelayanan MBG dapat menjangkau penerima manfaat secara lebih menyeluruh di Kabupaten Sumbawa.
Pemkab juga diminta melihat potensi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai cukup banyak dan siap beroperasi.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh potensi pajak dan retribusi.
Target pendapatan, kata Tahir, setidaknya harus dapat dicapai dan diupayakan melampaui target yang telah ditetapkan. Menurutnya, upaya tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
Minta Pemkab Aktif Sosialisasikan AMNT dan SJR
Keberadaan perusahaan tambang PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan PT Sumbawa Juta Raya (SJR) juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra.
Pemerintah daerah didorong aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan kedua perusahaan tersebut, termasuk tahapan yang telah dan sedang dilakukan selama berada di Kabupaten Sumbawa.
Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh informasi yang tepat sekaligus dapat mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan tenaga kerja ketika aktivitas perusahaan pertambangan nantinya berjalan.
Menutup pandangan umumnya, Muhammad Tahir menegaskan bahwa seluruh kritik, saran dan rekomendasi yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra merupakan bagian dari upaya memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Sesungguhnya merupakan ikhtiar kami demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” pungkasnya.
