SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (9 Juli 2026) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pandangan umum fraksi yang disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Edy Syarifuddin, dalam rapat paripurna DPRD menegaskan bahwa raihan WTP merupakan capaian penting, namun tidak boleh menjadi tujuan akhir penyelenggaraan pemerintahan.
“Opini WTP harus menjadi instrumen untuk memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegas Edy.
Fraksi NasDem juga mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 101,28 persen dari target, realisasi belanja sebesar 92,93 persen, serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 201,68 miliar.
Meski demikian, NasDem mengingatkan agar SiLPA tidak hanya dipandang sebagai angka administratif, tetapi menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran daerah sehingga ruang fiskal dapat dimanfaatkan lebih optimal bagi kepentingan masyarakat.
Selain itu, fraksi meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya di desa, kelurahan, dan kawasan tertinggal.
Fraksi NasDem juga mendorong penguatan koordinasi antarperangkat daerah guna mempercepat pelaksanaan program, terutama pembangunan infrastruktur jalan, pengembangan ekonomi lokal, pariwisata, dan ketahanan pangan.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi NasDem menyatakan dukungan penuh terhadap berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Sumbawa, terutama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kedua program tersebut dinilai mampu memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menggerakkan ekonomi desa, sekaligus membuka lapangan kerja baru.
Fraksi NasDem juga mendukung penuh program unggulan Bupati Sumbawa, Sumbawa Hijau Lestari, dan meminta pemerintah kembali menggencarkan gerakan penanaman pohon, restorasi hutan, penghijauan lahan kritis, termasuk melalui Safari Sumbawa Menanam, Gerakan 1 ASN 1 Pohon, dan 1 Siswa 1 Pohon.
Di sektor kesehatan, NasDem menegaskan pentingnya keberlanjutan pembangunan RSUD Sumbawa di kawasan Sering sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan dan pemerataan akses pelayanan rujukan.
Sorotan khusus juga diberikan terhadap rencana operasional Tambang Dodo-Rinti milik PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang telah masuk dalam skema Proyek Strategis Nasional. Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah segera melengkapi laboratorium uji material, memperkuat peralatan teknis Dinas PUPR, serta memodernisasi fasilitas uji KIR pada Dinas Perhubungan sebagai instrumen pengawasan aktivitas pertambangan sekaligus sumber peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menyiapkan tenaga kerja lokal melalui pelatihan, sertifikasi, dan beasiswa keterampilan teknis agar putra-putri Sumbawa dapat menjadi pelaku utama dalam industri pertambangan Dodo-Rinti.
Di bidang infrastruktur, Fraksi NasDem meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan ruas jalan Teluk Santung–Labu Jontal karena merupakan akses penting bagi kawasan permukiman, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Percepatan pembangunan Jalan Lingkar Batu Banda juga dinilai penting untuk membuka akses wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Fraksi NasDem turut menyoroti sektor pariwisata yang dinilai belum memberikan kontribusi optimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu perhatian utama adalah penataan sistem kontribusi dan tata kelola wisata Hiu Paus agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat lebih besar bagi daerah maupun masyarakat sekitar.
Catatan lain disampaikan terhadap pemanfaatan Pasar Utan yang hingga kini belum berfungsi optimal sebagai pusat aktivitas ekonomi. Pemerintah diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan relokasi, pengelolaan, serta mempertimbangkan revitalisasi pasar lama maupun pasar baru agar lebih representatif dan menarik bagi pedagang maupun masyarakat.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi Partai NasDem menegaskan komitmennya untuk bersama-sama menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Sumbawa. (SR)
