SUMBAWA BESAR, samawarea.com (9 Juli 2026) – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa atas keberhasilan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan NTB atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, predikat tersebut diingatkan tidak boleh hanya menjadi capaian administratif, melainkan harus dibarengi dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Taufik, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sumbawa dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan kepada Bupati Sumbawa yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban APBD, sekaligus memberikan apresiasi atas kerja keras pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan sehingga kembali memperoleh opini WTP.
Meski demikian, Fraksi Gerindra mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut harus diikuti dengan komitmen nyata dalam memberantas KKN di lingkungan pemerintahan.
“Predikat WTP tidak hanya di atas kertas, tetapi harus diwujudkan dalam implementasi pemerintahan yang bersih. Kami mendukung penuh Bupati dan Wakil Bupati mengikuti semangat Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi serta memperkuat peran KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian,” tegas Muhammad Taufik.
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi Gerindra mencatat realisasi pendapatan APBD 2025 mencapai 101,28 persen atau sebesar Rp2,374 triliun dari target Rp2,344 triliun. Capaian tersebut dinilai patut diapresiasi karena melampaui target yang telah ditetapkan.
Namun demikian, Gerindra menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum cukup signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara optimal.
Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah lebih serius menggali potensi-potensi PAD yang belum tergarap, khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah.
Terkait belanja daerah, Gerindra mengingatkan agar setiap pengeluaran pemerintah benar-benar mengedepankan prinsip efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. Apalagi pada Tahun Anggaran 2025 pemerintah daerah menghadapi tantangan akibat kebijakan efisiensi anggaran transfer dari pemerintah pusat.
“Belanja daerah harus diarahkan pada program-program yang produktif dan benar-benar menjadi kebutuhan mendesak masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga memberikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. Salah satunya meminta Bupati dan Wakil Bupati lebih sering turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai perencanaan.
Menurut Gerindra, pengawasan langsung diperlukan agar pimpinan daerah memperoleh gambaran kondisi riil di lapangan dan tidak hanya menerima laporan yang bersifat “asal bapak senang”.
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti persoalan kelangkaan LPG subsidi maupun non-subsidi yang masih dikeluhkan masyarakat. Pemerintah daerah diminta segera mencari solusi karena persoalan tersebut dinilai sangat sensitif.
Gerindra juga meminta pemerintah bertindak tegas terhadap agen maupun pangkalan yang menjual LPG subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), bukan sekadar memberikan peringatan.
Sorotan lainnya ditujukan pada Program Sumbawa Hijau Lestari. Fraksi Gerindra meminta program tersebut dievaluasi secara menyeluruh agar tujuan yang diharapkan benar-benar dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima pembahasan lanjutan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memberikan berbagai masukan sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. (SR)
