SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (9 Juli 2026) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kabupaten Sumbawa menyoroti sejumlah persoalan penting, mulai dari pendapatan daerah, serapan anggaran, besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa), hingga berbagai persoalan pembangunan yang dihadapi masyarakat.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya, H. Andi Mappeleppui, mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang melampaui target hingga mencapai 101,28 persen atau sebesar Rp 2,374 triliun. Meski demikian, PKS meminta pemerintah daerah menjelaskan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap capaian tersebut, sektor atau OPD yang menjadi penyumbang utama, serta strategi mempertahankan bahkan meningkatkan kinerja pendapatan pada tahun-tahun mendatang.
Di sisi lain, PKS memberikan catatan kritis terhadap realisasi belanja daerah yang hanya mencapai 92,93 persen. Dari total anggaran belanja Rp2,429 triliun, hanya terealisasi Rp 2,257 triliun, sehingga terdapat sekitar Rp 171 miliar yang tidak terserap.
Fraksi PKS mempertanyakan penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, termasuk jenis belanja yang mengalami keterlambatan, baik belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Menurut PKS, rendahnya realisasi belanja modal berdampak langsung terhadap tertundanya pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Sorotan utama PKS tertuju pada besarnya Silpa Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp201,68 miliar. Menurut fraksi tersebut, angka itu terlalu besar dan menunjukkan masih lemahnya perencanaan program maupun pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah.
PKS menilai dana sebesar itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk membiayai program jaminan kesehatan, pembangunan jalan kabupaten, bantuan sektor pertanian, hingga peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa. Karena itu, PKS meminta penjelasan konkret dari pemerintah daerah mengenai penyebab membengkaknya Silpa tersebut.
Selain itu, Fraksi PKS juga meminta pemerintah memaparkan langkah-langkah tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK RI meskipun kembali memperoleh opini WTP, terutama terkait penguatan sistem pengendalian intern di setiap OPD beserta mekanisme monitoring pelaksanaannya.
Selain aspek pengelolaan keuangan daerah, PKS juga menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai mendesak untuk segera ditangani pemerintah daerah.
Di antaranya adalah kelangkaan LPG 3 kilogram yang hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Bahkan, menurut PKS, LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram maupun 12 kilogram juga sulit diperoleh, sehingga kondisi tersebut sangat memberatkan masyarakat, pelaku UMKM, rumah makan, dan keluarga berpenghasilan rendah.
Fraksi PKS juga meminta pemerintah segera memperbaiki ruas jalan Simpang Raberas–Simpang Boak yang dinilai sempit dan banyak mengalami kerusakan pada bahu jalan hingga memicu kecelakaan. Perhatian serupa juga diminta terhadap jalan-jalan menuju kawasan kampus sebagai investasi jangka panjang yang dinilai memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dalam upaya meningkatkan PAD, PKS mendorong pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, termasuk mempelajari kebijakan Kabupaten Banyuwangi terkait penarikan retribusi parkir bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
PKS juga meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan pedagang Pasar Utan yang masih beraktivitas di pasar lama, memperbaiki akses menuju pasar baru, membangun kembali Jembatan Cinta di Desa Kalimango, Kecamatan Alas, serta memberikan perhatian terhadap jembatan yang putus di Dusun Kali Baru, Desa Labuhan Badas.
Terkait mulai beroperasinya PT SJR, Fraksi PKS meminta pemerintah daerah menyampaikan secara terbuka informasi mengenai kuota tenaga kerja lokal, baik tenaga kerja terampil maupun nonterampil, serta menjelaskan manfaat yang diterima Kabupaten Sumbawa sebagai daerah penghasil.
PKS juga meminta pemerintah segera mengalokasikan anggaran pada APBD Perubahan 2026 untuk membangun kembali penahan tebing di Desa Baru Tahan, Kecamatan Moyo Utara, yang rusak akibat banjir pada awal tahun lalu agar kerusakan tidak semakin meluas.
Selain itu, PKS mendorong pemerintah daerah membuka peluang lebih besar bagi subkontraktor lokal agar kendaraan operasional perusahaan, khususnya di PT SJR, menggunakan pelat kendaraan Kabupaten Sumbawa sehingga pajak kendaraan bermotor dapat menjadi sumber peningkatan PAD daerah.
Menutup pandangan umumnya, Fraksi PKS berharap seluruh catatan dan masukan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Fraksi juga berharap Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang akan membahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dapat bekerja secara maksimal demi terwujudnya tata kelola keuangan yang lebih efektif dan pembangunan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa. (SR)
