MATARAM, samawarea.com (16 April 2026) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan arah pembangunan daerah dengan menempatkan pengentasan kemiskinan dan reformasi tata kelola pemerintahan sebagai prioritas utama menuju visi “Bangkit Bersama NTB Makmur Mendunia”.
Komitmen itu ditegaskan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 di Hotel Lombok Raya, Kamis (16/4).
Menurut Gubernur Iqbal, tantangan kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar. Saat ini, lebih dari 10 persen masyarakat NTB masih berada dalam kategori miskin, sementara sekitar 2 persen lainnya tergolong miskin ekstrem.
“Tidak mungkin NTB mendunia tanpa terlebih dahulu menjadi makmur,” tegas Gubernur Iqbal.
Ia menilai pembangunan tidak boleh semata-mata mengejar kecepatan, karena berpotensi meninggalkan sebagian masyarakat.
“Jika pembangunan hanya mengejar kecepatan, pasti ada yang tertinggal dan itu adalah pembangunan yang rapuh,” ujarnya.
Pemprov NTB menargetkan tidak ada lagi desa dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi satu digit, setara rata-rata nasional.
Untuk mewujudkan target tersebut, pembangunan akan difokuskan mulai dari desa.
“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” katanya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov NTB mengalokasikan Rp 472 miliar langsung ke desa, ditambah Rp 51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama dalam intervensi desa-desa miskin ekstrem.
Sebanyak 40 desa menjadi prioritas awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa. Selain itu, 257 desa lainnya akan disentuh melalui program tematik.
Seluruh intervensi dilakukan dengan pendekatan bottom-up, sehingga program yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Di sektor pertanian, kebijakan pemerintah dinilai mulai menunjukkan hasil. Nilai tukar petani di NTB meningkat dari 123 menjadi 134.
“Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” ujar Gubernur Iqbal.
Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi dua penggerak utama ekonomi NTB. Pemerintah juga menyiapkan investasi strategis senilai Rp 1,3 triliun.
Selain itu, sebagai salah satu daerah penyumbang pekerja migran Indonesia terbesar, NTB memperkuat perlindungan bagi PMI mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja hingga kembali ke tanah air.
Program unggulan yang disiapkan antara lain skema keberangkatan tanpa biaya (zero cost), peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan sektor formal, serta pendampingan keuangan dan usaha setelah purna penempatan.
Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB juga mengambil langkah strategis dengan melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp 632 miliar.
“Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegasnya.
Meski berdampak pada terbatasnya ruang fiskal, keputusan tersebut diambil untuk membangun fondasi pemerintahan yang bersih dan berkelanjutan.
Kini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang. Pada saat yang sama, Pemprov juga memperkuat reformasi birokrasi melalui sistem manajemen talenta dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial.
Gubernur Iqbal menegaskan, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi semata, tetapi dari sejauh mana manfaat pembangunan dirasakan masyarakat paling bawah.
“Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” katanya.
Karena itu, Pemprov NTB mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat agar pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Musrenbang NTB 2026 berlangsung pada 14–16 April 2026 dengan melibatkan kementerian/lembaga, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan mitra pembangunan.
Forum tersebut mengusung tema penguatan transformasi dalam pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, ekosistem industri agromaritim, serta destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
Dari forum itu, disepakati strategi pelaksanaan program unggulan Tahun 2027, 13 indikator makro pembangunan daerah, tujuan dan sasaran pembangunan, arah kebijakan RKPD 2027, hingga kebutuhan pendanaan.
Selama proses Musrenbang, tercatat sebanyak 864 usulan berhasil dihimpun dari berbagai tahapan perencanaan, mulai dari evaluasi kinerja, forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota hingga aspirasi DPRD.
Pada tahun 2026, Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran Rp 450,04 miliar untuk intervensi langsung di 841 desa dan kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.
“Pemerintah provinsi tidak hanya berperan sebagai orkestrator pembangunan, tetapi juga hadir secara nyata hingga ke desa melalui intervensi langsung yang terukur,” kata Baiq Nelly.
Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani, menilai penyerapan anggaran di NTB sudah cukup baik. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masih terdapat tax gap atau selisih antara potensi penerimaan dan realisasi yang belum tergarap secara optimal.
Peningkatan PAD akan difokuskan pada pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, dengan dukungan pendampingan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada peningkatan investasi dan aktivitas sektor swasta. Oleh karena itu, menciptakan iklim usaha yang kondusif di NTB menjadi prioritas utama,” ujar Askolani.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha, NTB optimistis mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperkuat daya saing, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (SR)
