MATARAM, samawarea.com (16 April 2026) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Dalam forum yang digelar di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (16/4), penanganan kemiskinan kembali menjadi prioritas utama pembangunan daerah. Meski angka kemiskinan di NTB menunjukkan tren menurun, persentasenya masih berada di atas 11,38 persen sehingga diperlukan langkah yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang harus ditangani secara komprehensif.
“Penanganan kemiskinan di NTB harus dilakukan secara terintegrasi dan tepat sasaran. Tidak cukup hanya dengan program sektoral, tetapi perlu kolaborasi lintas sektor dan dukungan semua pihak agar dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah strategis, Pemprov NTB memfokuskan percepatan penurunan kemiskinan pada tiga sektor utama, yakni ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program unggulan Desa Berdaya.
“Kami memfokuskan intervensi pada sektor ketahanan pangan, pariwisata berkelanjutan, dan penguatan desa melalui program Desa Berdaya agar penanganan kemiskinan bisa lebih terarah dan berkelanjutan,” jelasnya.
Program Desa Berdaya dilaksanakan melalui pendekatan tematik berbasis potensi lokal desa serta pendekatan transformatif yang secara langsung menyasar penanganan kemiskinan ekstrem. Pemerintah menargetkan sebanyak 3.250 kepala keluarga miskin ekstrem dapat dijangkau program intervensi pada 2026, sehingga kemiskinan ekstrem diharapkan tuntas pada 2027.
Di sektor pendidikan, pemerintah menghadapi tantangan masih tingginya angka anak tidak bersekolah yang mencapai sekitar 71.000 orang. Untuk mengatasinya, Pemprov NTB memperkuat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), program kejar paket, serta kolaborasi dengan lembaga pendidikan nonformal.
“Masih tingginya angka anak tidak bersekolah menjadi perhatian serius. Kami terus mendorong penguatan PKBM dan pendidikan nonformal agar tidak ada anak NTB yang tertinggal dari akses pendidikan,” tambah Baiq Nelly.
Sementara itu, di sektor kesehatan, perhatian diarahkan pada penanganan stunting serta peningkatan kesehatan ibu dan anak melalui pendekatan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.
Pemerataan pembangunan antarwilayah juga menjadi perhatian utama, terutama untuk mengurangi kesenjangan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Pemerataan pembangunan antara Lombok dan Sumbawa menjadi prioritas. Perencanaan dan penganggaran harus memastikan tidak ada wilayah yang tertinggal,” tegasnya.
Untuk mendukung keberhasilan pembangunan, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperkuat melalui Musrenbang berjenjang, forum perangkat daerah, dan penyelarasan program pembangunan.
Selain itu, kolaborasi dengan mitra pembangunan juga terus diperluas. Tercatat sebanyak 157 mitra pembangunan dari berbagai sektor turut berkontribusi dalam mendukung pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah rentan.
“Keberhasilan pembangunan NTB tidak bisa dilakukan sendiri. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra pembangunan menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian target pembangunan,” ujarnya.
Dalam penyusunan RKPD 2027, pemerintah juga menyoroti capaian indikator makro pembangunan. Dari 13 indikator utama, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target, termasuk pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, Pemprov NTB akan melakukan percepatan capaian indikator, penyepakatan target bersama, dan penguatan koordinasi lintas sektor maupun wilayah.
Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Pemprov NTB menghadirkan program unggulan NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas.
“Pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci utama. Ketika masyarakat sehat, terdidik, dan memiliki keterampilan, maka mereka akan lebih mandiri dan mampu keluar dari jerat kemiskinan,” jelas Baiq Nelly.
Program NTB Sehat dan Cerdas difokuskan pada peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. Sedangkan NTB Terampil dan Tangkas menitikberatkan pada pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan kerja.
“Melalui NTB Sehat dan Cerdas serta NTB Terampil dan Tangkas, kami ingin memastikan masyarakat tidak hanya memiliki akses, tetapi juga kualitas hidup dan keterampilan yang memadai,” lanjutnya.
Sebagai bagian dari penguatan akses dan peningkatan kapasitas SDM, pemerintah juga mendorong digitalisasi informasi serta menyiapkan program beasiswa luar negeri. Salah satunya adalah alokasi sekitar 2.000 beasiswa ke Jepang bagi masyarakat desa.
“Program beasiswa, termasuk ke Jepang, merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kapasitas SDM desa agar lebih kompetitif dan mampu menciptakan peluang ekonomi baru,” tutupnya.
Dengan semangat “Bangkit Bersama”, Pemprov NTB mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan untuk berpartisipasi aktif dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah NTB. (SR)
