Fraksi Demokrat DPRD NTB: Sekda Harus Jadi Jembatan Kuat Eksekutif-Legislatif

oleh -730 Dilihat

MATARAM, samawarea.com (11 April 2026) – Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi NTB, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si, menyampaikan apresiasi atas pelantikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB yang baru, .

Legislator Udayana dari Dapil V Sumbawa-KSB itu menilai proses pemilihan Sekda berlangsung transparan, profesional, dan sesuai mekanisme yang berlaku.

Syamsul Fikri menegaskan, sejak awal Fraksi Demokrat memandang siapa pun yang terpilih sebagai Sekda merupakan sosok yang sah, baik berasal dari internal maupun eksternal daerah.

Menurutnya, keterlibatan panitia seleksi independen menjadi faktor penting dalam menjaga objektivitas proses.

“Sejak awal kami di Fraksi Demokrat menyampaikan bahwa siapa pun yang terpilih, baik dari dalam maupun luar daerah, itu sah. Prosesnya melibatkan pansel independen, sehingga kita harus menghargai hasilnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, politisi yang juga duduk di Komisi IV DPRD NTB itu menekankan bahwa posisi Sekda memiliki peran sangat strategis dalam pemerintahan daerah.

Sekda disebut sebagai “tangan kanan” sekaligus “tulang rusuk” gubernur, yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan birokrasi serta pengelolaan anggaran daerah.

Ia juga menyoroti pengalaman organisasi dan pemerintahan yang dimiliki Abul Chair sebagai modal penting dalam menjalankan tugas tersebut.

Selain itu, Sekda juga berperan sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Peran ini dinilai krusial untuk memastikan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

“Sekda harus mampu menjadi penghubung antara pemerintah eksekutif dan legislatif, sehingga kepentingan kedua lembaga dapat berjalan selaras,” jelasnya.

Syamsul Fikri berharap Sekda yang baru dapat bekerja secara fleksibel serta mampu memperjuangkan visi dan misi gubernur.

Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Yang terpenting, Sekda tidak berjalan sendiri. Harus mampu membangun koordinasi dan kerja sama demi mewujudkan birokrasi yang sehat dan efektif,” tutupnya. (SR)

kampungbet

kampungbet

bawaslu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *