MATARAM, samawarea.com (2 Desember 2025) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar pertemuan uji publik Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) 2025–2029 di Hotel Lombok Raya, Mataram.
Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sesuai dengan regulasi yang berlaku serta mendorong pemberdayaan agar penyandang disabilitas dapat hidup mandiri, produktif, dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, DP3AP2KB, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Diskominfotik, organisasi perangkat daerah lainnya, serta sejumlah lembaga pemerhati anak, perempuan, dan lansia.
Uji publik ini memfokuskan pada tiga agenda utama, yaitu pembahasan draft awal rancangan RAD PD, diskusi strategi implementasi, serta identifikasi tantangan dan hambatan yang berpotensi muncul dalam pelaksanaannya.
Dalam kesempatan itu, peserta saling bertukar pandangan untuk menyelaraskan program lintas sektor demi tercapainya perlindungan dan layanan inklusif bagi penyandang disabilitas di NTB.
Mewakili Dinas Sosial Provinsi NTB, Staf Bidang Rehabilitasi Sosial, Nita Hermawati, menyampaikan bahwa penyusunan RAD PD 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk menghadirkan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan.
“Kami berharap dokumen ini tidak hanya menjadi rencana, tetapi benar-benar diimplementasikan sehingga penyandang disabilitas mendapat akses yang sama dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik,” ujarnya.
Pemerintah daerah berharap melalui uji publik ini akan lahir kesepahaman bersama antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan, sehingga RAD PD dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan. Upaya kolaboratif ini sejalan dengan semangat pelayanan publik BerAKHLAK dan komitmen NTB untuk mewujudkan pembangunan inklusif yang makmur dan mendunia. (SR)
