Sumbawa Barat. Samawarea. Com ( 25/11/2025) Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa Barat meminta Pemerintah Daerah memberikan penjelasan yang lebih komprehensif terkait urgensi peningkatan tipelogi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi NasDem, Rizal Fikri, dalam sesi penyampaian pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD KSB yang berlangsung Selasa, 25 November 2025.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Bupati Sumbawa Barat atas penjelasan terkait Raperda Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2016.
Raperda tersebut dinilai penting untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Fraksi NasDem menekankan bahwa setiap perubahan kelembagaan harus benar-benar berbasis kebutuhan yang terukur dan tidak sekadar rutinitas normatif.
“Perubahan struktur birokrasi tanpa kajian, dampak yang mendalam berpotensi menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” kata Rizal.
Salah satu sorotan penting Fraksi NasDem adalah kurangnya penjelasan detail terkait urgensi peningkatan tipelogi Diskominfo.
Pemerintah daerah disebut telah menyinggung adanya peningkatan kompleksitas urusan digital, namun menurut NasDem, penjelasan tersebut belum didukung data konkret mengenai beban kerja Diskominfo, rentang kendali kelembagaan, dan kapasitas layanan digital daerah saat ini.
“Perubahan tipelogi harus dibangun di atas data dan argumentasi komprehensif, bukan hanya berdasarkan asumsi atau kecenderungan umum digitalisasi,” tegas Rizal.
Fraksi NasDem juga menyoroti potensi konsekuensi fiskal dari peningkatan tipelogi perangkat daerah. Perubahan struktur organisasi birokrasi biasanya berdampak pada kebutuhan formasi jabatan baru, tambahan SDM, hingga peningkatan biaya operasional.
“Dalam kondisi fiskal KSB yang terbatas, kami menegaskan bahwa efisiensi harus menjadi prinsip utama. Kami berharap perubahan tipelogi tidak menambah beban APBD tanpa kontribusi signifikan terhadap peningkatan layanan,” jelas Rizal.
Menurut Fraksi NasDem, tantangan digitalisasi pemerintah daerah tidak hanya soal nomenklatur maupun struktur organisasi, tetapi berkaitan erat dengan: kualitas dan profesionalitas SDM teknis, pemerataan jaringan internet, keamanan siber, dan integrasi sistem data antarlembaga.
Karena itu, Fraksi NasDem mempertanyakan kesiapan nyata pemerintah dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Mereka mengingatkan bahwa kelemahan pada aspek SDM dan infrastruktur berpotensi membuat perubahan tipelogi tidak memberikan dampak yang diharapkan.
Fraksi NasDem menekankan bahwa tujuan utama perubahan tipelogi seharusnya adalah percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Jika perubahan hanya berhenti pada aspek administratif tanpa diikuti: peningkatan profesionalisme ASN, penguatan infrastruktur digital, dan komitmen pelayanan yang terukur, maka perubahan tersebut tidak lebih dari sekadar formalitas birokrasi yang tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ingatnya.
Menutup pandangannya, Fraksi NasDem menegaskan pentingnya memastikan bahwa setiap kebijakan kelembagaan memiliki dasar urgensi yang jelas serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
