Sumbawa Barat. Samawarea. Com ( 25/11/2025) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan bahwa rencana peningkatan tipologi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) harus dilakukan secara hati-hati dan tidak menimbulkan pembengkakan anggaran.
Harapan tersebut disampaikan oleh Norvie Aperiansyani, anggota Fraksi PKS, dalam penyampaian pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD KSB, Selasa, 25 November 2025.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS memberikan apresiasi atas penjelasan yang telah disampaikan Pemerintah Daerah. PKS menilai bahwa penataan organisasi perangkat daerah merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, serta mampu mengikuti dinamika pelayanan publik dan perkembangan pesat teknologi informasi.
“Agenda ini sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang menekankan pentingnya menghilangkan tumpang tindih fungsi, memperjelas alur koordinasi, serta meningkatkan performa penyelenggaraan pemerintahan daerah,” kata Norvie.
Fraksi PKS menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk menyesuaikan struktur organisasi dengan kebutuhan daerah. Namun PKS menekankan bahwa langkah ini harus tetap mengedepankan prinsip efisiensi anggaran, serta memastikan peningkatan kualitas layanan publik yang cepat, profesional, dan akuntabel.
“Pandangan ini juga merujuk pada penjelasan Bupati yang menyatakan bahwa penataan OPD diperlukan untuk menjawab perkembangan urusan pemerintahan dan kompleksitas pelayanan publik yang semakin tinggi,” tambahnya.
Salah satu poin krusial yang menjadi perhatian PKS ialah rencana peningkatan tipologi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dari Tipe C menjadi Tipe A. Usulan ini didasarkan pada empat faktor utama, diantaranya meningkatnya beban kerja terkait penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kebutuhan memperkuat keamanan siber daerah. Pengelolaan infrastruktur dan data teknologi informasi, serta peran strategis komunikasi publik pemerintah.
PKS juga mencermati hasil evaluasi kelembagaan serta rekomendasi Gubernur NTB sebagai dasar administratif dan juridis dalam usulan perubahan tersebut. Secara prinsip, Fraksi PKS dapat menerima rencana peningkatan tipologi tersebut, namun dengan beberapa catatan.
“Implementasi tidak boleh mengakibatkan pembengkakan anggaran, terutama belanja pegawai dan jabatan struktural. Peningkatan harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM, sistem kerja, serta tata kelola manajemen organisasi. Kenaikan tipe harus memberikan dampak nyata pada peningkatan kualitas pelayanan publik digital yang cepat dan transparan. PKS Desak Pemerintah Sajikan Analisis Komprehensif,” beberapa Norvie.
Untuk memastikan keberlanjutan fiskal daerah, PKS menekankan pentingnya setiap perubahan struktur organisasi dilakukan secara akuntabel dan berbasis kajian objektif. Karena itu, PKS meminta pemerintah daerah agar menyampaikan analisis beban kerja secara rinci, proyeksi kebutuhan anggaran, konsekuensi kepegawaian dan struktur organisasi, hingga dampak terhadap pelayanan publik.
“Hal ini dinilai penting agar DPRD dapat memastikan bahwa peningkatan tipologi OPD tidak justru menciptakan in-efisiensi, tetapi benar-benar memperkuat layanan publik,” jelasnya.
PKS memandang bahwa peningkatan tipologi Diskominfo harus menjadi momentum percepatan transformasi digital pemerintah daerah. Karenanya, Fraksi PKS menekankan agar pemerintah memperkuat penyelenggaraan SPBE, keamanan data dan jaringan informasi, kualitas pusat data dan teknologi informasi, pelayanan informasi publik serta kehumasan yang inklusif dan responsif
Transformasi digital, menurut PKS, harus mampu memberikan dampak nyata terhadap kemudahan layanan publik, efisiensi birokrasi, dan peningkatan transparansi pemerintahan.
PKS berharap Diskominfo dapat menjadi garda terdepan dalam menyukseskan berbagai layanan digital daerah, termasuk program Kartu KSB Maju serta berbagai program strategis lainnya.
