Sumbawa Barat. Samawarea. Com ( 25/11/2025)Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai langkah menuju pelayanan publik yang semakin efektif dan terintegrasi.
Dorongan ini disampaikan oleh ketua Fraksi Golkar DPRD KSB, H. M. Thamzil, dalam penyampaian pandangan fraksi pada Rapat Paripurna DPRD KSB pada Selasa, 25 November 2025.
Fraksi Golkar menyampaikan pandangannya terhadap penjelasan Bupati yang sebelumnya memaparkan rencana perubahan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Salah satu poin strategis dalam perubahan tersebut adalah peningkatan status salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dari Tipe C menjadi Tipe A.
Thamzil menyatakan bahwa Fraksi Golkar memberikan apresiasi atas langkah pemerintah daerah yang mengusulkan perubahan tersebut pada masa sidang akhir tahun 2025.
Menurutnya, peningkatan status ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas kinerja dinas, terutama dalam menghadapi tantangan digitalisasi layanan pemerintahan.
Fraksi Golkar menilai peningkatan tipe Dinas Kominfo harus selaras dengan penguatan fungsi-fungsi strategis dinas tersebut. Mereka menegaskan bahwa Kominfo harus dapat menjalankan perannya secara maksimal, khususnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
Peran lainnya yaitu emberikan pelayanan publik di sektor komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Mengelola data dan informasi sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Termasuk juga mengembangkan serta memelihara sistem e-government di seluruh OPD lingkup KSB.
Fraksi Golkar menekankan bahwa penguatan e-government menjadi kebutuhan mendesak untuk mempercepat dan mempermudah berbagai layanan publik. Hal ini mencakup perizinan, administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan akta kelahiran, serta penyatuan basis data kependudukan antar-OPD.
“Dengan basis data elektronik yang terpadu, kita berharap tidak lagi ditemukan data penerima bantuan sosial yang ternyata sudah meninggal dunia,” tegas Thamzil.
Meski mendukung peningkatan tipe Dinas Kominfo, Fraksi Golkar juga mempertanyakan mengapa perubahan tersebut tidak diikuti dengan perubahan nama dinas. Pasalnya, di tingkat pemerintah pusat telah terjadi perubahan nomenklatur dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
Fraksi Golkar meminta penjelasan pemerintah daerah mengenai alasan tidak diusulkannya perubahan nama tersebut bersamaan dengan peningkatan tipe. Menurut mereka, keselarasan nomenklatur penting agar struktur perangkat daerah tetap relevan dan sejalan dengan kebijakan nasional.
Fraksi Golkar menegaskan kembali komitmennya mendukung setiap kebijakan pemerintah yang mengarah pada peningkatan kualitas layanan publik. Transformasi digital dinilai menjadi langkah wajib bagi birokrasi modern yang responsif dan efisien.
“Kami berharap peningkatan status Dinas Kominfo ini menjadi momentum bagi percepatan implementasi SPBE di Sumbawa Barat,” tutup Thamzil.
