SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 Juli 2025) — Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umum mereka dalam Rapat Paripurna Dewan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (16/7).
Dalam penyampaian resminya, Fraksi Golkar melalui Jubirnya, Muhammad Zain SIP memberikan apresiasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah, namun juga menyampaikan beberapa catatan penting.
Rosi sapaan akrab Jubir Golkar menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan APBD yang dinilai berjalan baik, dengan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107,25% dari target. “Ini merupakan wujud dari optimalisasi potensi daerah yang patut diapresiasi,” ujarnya dalam sidang tersebut.
Fraksi Golkar juga menyoroti pencapaian realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan yang mencapai 99,76%, serta opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan Pemda Sumbawa. Selain itu, belanja daerah yang terealisasi sebesar 95,53%, termasuk belanja operasi (96,02%) dan belanja transfer (97,69%), dinilai sebagai indikator positif pengelolaan keuangan daerah.
“Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp93,48 miliar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat APBD tahun berikutnya,” tambah Rosi.
Meskipun mayoritas pandangan bernada positif, Fraksi Golkar turut menegaskan pentingnya penguatan pengawasan internal serta tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK. Di akhir penyampaiannya, fraksi ini secara resmi menyatakan menerima Ranperda tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Namun demikian, Fraksi Golkar juga menitipkan perhatian terhadap kebijakan ritel modern berjejaring nasional seperti Indomaret dan Alfamart yang dinilai telah menekan eksistensi usaha tradisional.
“Kami mendorong Pemerintah Daerah untuk menegakkan Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghentian sementara izin baru ritel modern nasional, serta merevisi Perda yang sudah tidak relevan dengan situasi terkini,” tegasnya.
Pandangan ini, lanjutnya, bukan merupakan bentuk penolakan, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar bersama menjaga integritas, keberlanjutan ekonomi lokal, dan keadilan dalam pembangunan daerah.
“Fraksi kami akan tetap kritis, objektif, dan berpihak pada rakyat, terutama mereka yang selama ini tercecer dalam proses pembangunan,” pungkasnya.
Rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Sumbawa ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, serta unsur masyarakat dan pers. (SR)
