SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (17 Juli 2025) – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan pandangan umumnya terhadap Penjelasan Bupati Sumbawa atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar, Rabu (16/7/25).
Dalam penyampaiannya, Fraksi NasDem melalui Jubirnya, H. Zohran SE memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sumbawa di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jarot – Ansori yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 23 Mei 2025.
“Kami berharap opini WTP ini dapat dipertahankan selama lima tahun pemerintahan Jarot–Ansori,” ujarnya.
Fraksi NasDem menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melampaui target. Dari target sebesar Rp256,9 miliar, realisasi PAD tahun 2024 mencapai Rp275,56 miliar atau 107,25 persen. Meski demikian, Fraksi NasDem mempertanyakan penurunan target PAD dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025 yang hanya sebesar Rp235,7 miliar, lebih rendah dibanding realisasi tahun sebelumnya.
“Kami meminta agar target PAD tahun 2025 dapat disesuaikan dengan capaian realisasi PAD 2024. Potensi PAD kita masih sangat besar dan perlu diidentifikasi lebih akurat,” tegasnya.
Fraksi NasDem juga menyinggung status kapasitas fiskal Kabupaten Sumbawa yang berdasarkan PMK No. 65 Tahun 2024, masih tergolong rendah dengan skor 0,941.
Fraksi ini mendorong agar pemerintahan Jarot – Ansori menargetkan peningkatan kapasitas fiskal daerah menuju kategori “sedang” atau “tinggi” sebagai indikator pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan mandiri.
Terkait belanja daerah, Fraksi NasDem menyatakan secara umum telah berjalan baik dan sesuai perencanaan. Mereka mendukung penuh rencana pembangunan akses jalan Inpres di wilayah Kecamatan Batu Lanteh dan Lenangguar, khususnya ruas Batu Dulang–Tepal, Tepal–Batu Rotok, dan Lenangguar–Teladan.
Namun, NasDem mengingatkan agar pembangunan jalan tersebut tidak disalahgunakan untuk kepentingan ilegal, seperti illegal logging, mengingat kawasan dataran tinggi adalah wilayah resapan air yang penting bagi keberlanjutan lingkungan.
Mengakhiri pandangannya, Fraksi NasDem berharap catatan-catatan strategis yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan dan pembangunan ke depan. (SR)
