SUMBAWA BESAR, samawarea.com (22 September 2023) – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan beberapa usulan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah. Di antaranya terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
Melalui Jubirnnya, Sukiman K, S.Pd.I pada Sidang Paripurna ke-4 yang dipimpin Ketua DPRD Sumbawa didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua III, Jumat (22/9), Badan Anggaran DPRD memandang bahwa capaian PAD masih dapat ditingkatkan, dengan cara memaksimalkan strategi dan kebijakan pendapatan daerah.
Seperti pendataan ulang wajib pajak, menjalin kerjasama dengan pihak swasta, BUMN/BUMD dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin, meningkatkan komitmen seluruh stakeholder agar dapat terlaksana strategi peningkatan PAD.
Selain itu menyelenggarakan sistem digitalisasi penerimaan daerah, dan pembentukan Tim PAD lintas sektor. Badan Anggaran DPRD juga menyarankan Pemerintah Daerah agar terus mengoptimalkan sumber PAD dari penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Terhadap percepatan pembangunan sarana dan prasarana umum, Badan Anggaran mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk melakukan terobosan-terobosan dalam percepatan pembangunan infrastruktur di daerah, seperti jalan, bendungan dan rumah sakit umum daerah, sehingga jelas arah keberlanjutan pembangunannya.
Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan secara intens ke pemerintah pusat, agar pembangunan infrastruktur dimaksud dapat diusulkan penganggarannya melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2024.
Demikian dengan infrastruktur lainnya seperti dermaga, puskesmas, sarana prasarana pendidikan, jembatan, talud pengaman serta jalan di desa-desa yang berada dalam kawasan daerah terpencil, terisolir dan medannya sulit.
Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD memberikan atensi terhadap perubahan iklim yang ekstrim di Kabupaten Sumbawa sebagaimana disampaikan oleh BMKG terkait fenomena elnino, yang akan mengalami kemarau panjang dan cuaca panas yang berdampak pada minimnya ketersedian air, sehingga perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah untuk melakukan upaya antisipatif agar dapat memberikan solusi secara cepat dan tepat.
Di bagian lain, Badan Anggaran DPRD mencermati keberadaan dan aktivitas pembangunan sarang burung walet di Kabupaten Sumbawa yang sedang menjamur dan terus bertambah. Karenanya diharapkan kepada pemerintah daerah dapat membuat regulasi pengawasan dan pengendalian agar tidak membawa dampak negatif di kemudian hari.
Terkait dengan penciptaan lapangan kerja, baik di sektor perdagangan, UMKM dan industri kecil maupun sektor lainnya, sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi di daerah, Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD maupun kolaborasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam upaya penciptaan lapangan kerja baru tersebut, baik secara langung maupun tidak langsung.
Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penataan Kota Sumbawa Besar, yang merupakan ibu kota Kabupaten Sumbawa, dengan perbaikan atau renovasi bangunan-bangunan yang terlihat kurang terawatt. Pengaturan kembali kawasan pertokoan dan pemugaran monumen-monumen penting di Kabupaten Sumbawa.
“Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperindah tampilan dan citra Kota Sumbawa Besar dengan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, elok, sehat, aman dan rapi,” ungkap politisi PKB ini.
Selanjutnya, Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah melalui instansi teknis agar dapat melakukan stabilisasi harga, menjaga ketersediaan, keamanan dan keterjangkauan komoditas pertanian.
Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah melalui tim terpadu untuk senantiasa memantau pendistribusian dan menjamin kestabilan harga LPG 3Kg, karena termasuk dalam salah satu kebutuhan pokok masyarakat.
Badan Anggaran DPRD mengapresiasi capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan indikator keberhasilan reformasi birokrasi yang ditunjukkan dengan nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) dan Indeks Reformasi Birokrasi, dari hasil penilaian yang diberikan oleh Kementerian PAN-RB, dengan Nilai SAKIP adalah B (baik) dan Indeks Reformasi Birokrasi dengan nilai CC (cukup baik). Tentunya hasil evaluasi tersebut menjadi motivasi dan acuan untuk dapat terus meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
Badan Anggaran DPRD tetap mendorong Pemerintah untuk selalu berkomitmen memperhatikan guru atau tenaga pendidik dan mempertimbangkan kembali tunjangan daerah terpencil. Mengingat sulitnya jangkauan wilayah tersebut, seperti beberapa desa di wilayah Kecamatan Batulanteh (yakni Desa Tangkan Pulit, Desa Batu Rotok, Desa Bao Desa, dan Desa Tepal), Desa Sabotok Kecamatan Labuhan Badas, dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu, serta desa-desa lainnya yang berada di daerah terpencil dan medannya sulit untuk dijangkau.
Terhadap upaya pengelolaan sampah, Badan Anggaran DPRD mendorong pemerintah daerah agar menjaga keberlanjutan dan pengembangan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terutama yang baru, pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) di sekitar kawasan wisata serta penanganan sampah yang komprehensif. (SR)
