KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN DINAS KOMINFOTIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT
MATARAM, samawarea.com (12 Mei 2023) – Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin,ST menerima Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022, di Kantor BPK RI Perwakilan NTB, Jumat (12/5).
Adapun kabupaten/kota yang turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Lombok Barat dan, Kabupaten Sumbawa Barat. Hadir dalam kesempatan itu Bupati dan Ketua DPRD penerima LHP beserta Kepala BPKD dan Inspektorat Daerah.
Kepala BPK perwakilan Propinsi NTB, Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan sudah bisa dilaksanakan tepat waktu sesuai konstitusi. “Dua hari setelah lebaran kami lakukan review, dan saya selaku ketua bertanggungjawab, tidak ada satu pun reviuw yang lewat dari saya dan saya harus tahu semuanya, karena saya yang memutuskan ini layak menjadi temuan atau tidak,” ungkapnya
Ia membeberkan kondisi di beberapa daerah. Terkadang ada beberapa Pemda harus secepatnya melengkapi dokumen, terburu waktu dan harus disetorkan ke kas daerah. Karena pilihannya kalau tidak segera disetorkan, ini akan menurunkan opini. Dan sebenarnya tim mendorong opini Pemda mendapat Wajar Tanpa Pegecualian (WTP). Dan sudah berdasarkan waktu yang telah ditentukan.
“Adapun masalah yang sering terjadi adalah terkait dengan implementasi Perpres 33 tahun 2021 dan Keputusan Kepala Daerah. Ada yang dalam implementasinya Keputusan Kepala Daerah melampaui Perpres, dan itu pemborosan. Kami juga melakukan pemeriksaan sesuai dengan bagaimana Pemda mengatur anggaran di daerah,” ungkapnya.
Hal lain yang menjadi perhatian BPK yaitu pengelolaan dana BOS, penetapan honor Forkopimda, penyewaan alat berat oleh PUPR, pembayaran dan pungutan pajak.
Di akhir laporannya, Ade Iwan Ruswana menyampaikan bahwa dokumen dari 8 Pemda sudah dipenuhi, dan semuanya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Dalam kesempatan memberi sambutan, Atas nama pimpinan DPRD, Ketua DPRD Kota Mataram, Didi Sumardi menyampaikan, bahwa semua daerah ingin capaian terbaik. Untuk perbaikan kedepan, Didi memberi saran agar dibangun mekanisme tambahan sebagai jalur konsultatif bagi Pemda dalam membenahi laporan.
Konsultasi tersebut untuk menyamakan persepsi dalam berbagai hal. Dan dengan performance yang baik dari kedelapan daerah ini, akan menjadi prospektif bagi untuk terus melakukan perbaikan kedepan.
Sementara itu, mewakili Bupati lainnya H.M. Sukiman Azmy yang juga Bupati Lombok Timur menyampaikan beberapa catatan penting bahwa cara kerja BPK yang datang tanpa muka pulang tanpa punggung adalah cara kerja yang paling ideal.
Para auditor tidak pernah meminta fasilitas. Benar-benar obyektif dan akuntabel. “Terkadang ada yang tidak terjangkau oleh inspektorat daerah, tim dari BPK bisa menjangkaunya. Dan kami berharap agar BPK tidak hanya menjangkau tempat tertentu saja, tetapi harus pula menyasar daerah terpencil,” ujarnya. (HEN/SR)
