SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJASAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
MATARAM, samawarea.com (12 April 2023)–Banyak tenaga honorer yang tidak lolos CPNS maupun PPPK menjadi perhatian serius DPRD Sumbawa. Untuk mendapat solusi dari permasalahan itu, Ketua DPRD Sumbawa memimpin rombongan Komisi I untuk melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke DPRD Kota Mataram, Rabu (12/4).
Rombongan diterima Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi SH bersama kepala BKPSDM Kota Mataram Baiq Asnayati SH, Kepala Kemenag Kota Mataram Drs. H. Hariadi Iskandar dan jajaran.
“Selamat datang di Kota Mataram, terkait penerimaan PPPK ini, kami di lembaga DPRD banyak menerima pengaduan dari Forum Tenaga Honorer Kota Mataram yang meminta masuk dalam formasi PPPK Tahun 2023,” kata Haji Didi—sapaan akrabnya.
Ditambahkan Kepala BKPSDM Kota Mataram, Baiq Asnayati SH bahwa untuk pengangkatan CPNS dan merekrut PPPK, pihaknya berpedoman pada aturan Kemenpan RB dan BKN. Untuk mengakomodir keinginan para honorer, pihaknya sesuaikan dengan kebutuhan daerah yakni diprioritaskan untuk pelayanan dasar melalui PPPK yakni guru dan tenaga kesehatan.
“Pengadaan CPNS pada tahun 2023 itu belum ada, yang ada hanya PPPK, sementara CPNS yang dibutuhkan masuk untuk tenaga pusat yang diatur dalam surat itu adalah Dosen, Kemenkumham, Kejaksaan dan pengadilan,” ungkapnya, seraya menambahkan terkait kebutuhan PPPK diberikan kesempatan kepada OPD untuk mengusulkan PPPK paling telat 30 April 2023.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq mengatakan bahwa permasalahan aparatur menjadi perhatiannya. Ia mengakui banyak menerima keluhan dan aspirasi dari tenaga honorer. Mereka minta difasilitasi untuk diangkat menjadi ASN. “Alhamdulillah penjelasan Kepala BKPSDM Kota Mataram memberikan angin segar bagi kami bahwa ada penerimaan PPPK,” ucapnya.
Hal senada dikatakan Saripuddin S.Pd dan Achmad Fachri SH–Anggota DPRD Sumbawa. Ia berharap ada penambahan PPPK dan tidak ada penghapusan tenaga honorer.
“Kami datang ke Mataram ini untuk mempelajari langkah dan kebijakan yang dilakukan karena regulasi terkadang di lapangan tidak sesuai sehingga Kabupaten Sumbawa dapat menyesuaikannnya dengan apa yang sudah dilakukan Kota Mataram,” tandasnya. (SR)
