SUMBAWA BESAR (20 Mei 2022)—Kepala BP2MI diwakili Deputi Perlindungan dan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik, Drs. Lasro Simbolon, MA., menyebutkan kegiatan Sosialisasi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri, yang digelar di Hotel Sernu Raya Sumbawa, Jumat (20/5/2022) kerjasama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dengan Disnakertrans Sumbawa dan Ikatan Keluarga Pekerja Purna Migran Indonesia (IKP2MI) Sumbawa ini memiliki dua tujuan besar.
Pertama, memastikan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) terutama dari Kabupaten Sumbawa NTB terlindungi sebaik-baiknya. Pihaknya tidak menginginkan keberangkatan CPMI diberangkatkan secara unprosedural karena tipu daya para calo.
Kedua, melakukan langkah-langkah strategis dengan terus merintis sektor-sektor peluang kerja baru baik di negara yang tradisional maupun negara-negara baru yang sistem perlindungannya maupun tata kelolanya baik.
“Kami memberikan janji negara bukan janji politik untuk memberikan perlindungan total konprehensif kepada PMI maupun calon PMI beserta keluarganya. Perlindungan ini meliputi perlindungan hukum, perlindungan ekonomi, sosial dan budaya,” cetus Lasro—sapaan pejabat pusat ini di hadapan Bupati Sumbawa, Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH. M.Kn., Anggota Komisi IV DPR RI, H. Muhammad Syafruddin, ST.. MM., para Direktur di BP2MI, Anggota DPRD, Anggota Forkopimda, Kadis Nakertrans NTB, Kepala UPT BP2MI Mataram, Pimpinan OPD, dan Ketua Dewan Pembina IKP2MI Sumbawa Boris Syaifullah, serta para Purna PMI dan CPMI Kabupaten Sumbawa.
Lebih jauh dikatakan Lasro, bahwa Provinsi NTB merupakan daerah pengirim PMI terbesar keempat setelah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meski para pahlawan devisa dan pejuang keluarga ini banyak yang sukses, namun tidak sedikit PMI yang prosedur dan penempatannya cukup prihatin.
Dalam setahun, pihaknya harus melayani kepulangan 100 lebih PMI dalam bentuk sudah menjadi jenazah. Sebagian besar dari mereka adalah PMI yang keberangkatannya secara unprosedural. Ini tidak boleh terus dibiarkan dan harus ditanggulangi.
Keberangkatan CPMI harus diperketat, melalui prosedur resmi, kontrak kerja atau dokumennya diverifikasi dan job (pekerjaanya) tercatat di perwakilan resmi. Bukan berarti, sambung Lasro, keberangkatan secara prosedur resmi ini tak ada masalah. Tapi ketika ada masalah, Negara hadir untuk mengambil langkah cepat dalam memberikan perlindungan.
“Ketika bermasalah secara hukum akan didampingi dan diadvokasi, ketika sakit akan diobati, ketika habis kontrak akan dijemput dan didampingi sampai ke kampung halamannya. Bahkan ketika ada perusahaan yang nakal, ita cabut izinnya,” tandasnya.
Di bagian lain, Lasro Simbolon membantah keberadaan purna PMI akan menambah angka kemiskinan suatu daerah asalnya. Menurut Lastro, PMI yang tidak berhasil itu adalah mereka yang tidak mampu mengelola keuangannya dengan baik dan cenderung konsumtif. Karena itu perlu ada literasi keuangan, perencanaan dan kesadaran bahwa saat bekerja harus hidup hemat dan uangnya ditabung.
“Banyak opsi atau skema investasi yang bisa dilakoni para purna PMI, tidak harus investasi besar. Ketika tekun dilakukan, tidak mustahil mereka akan menjadi pengusaha sukses,” ujarnya.
Untuk itu BP2MI bersama Disnakertrans dan IKP2MI Sumbawa menggelar sosialisasi sebagai upaya edukasi kepada para CPMI maupun PMI agar terhindar dari masalah saat keberangkatan dan penempatan, dan setelah purna dapat hidup sejahtera dari hasil kerjanya. (SR)
