SUMBAWA BESAR (20 Mei 2022)–Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Informasi Peluang Kerja Luar Negeri, Jumat (20/5/2022). Kegiatan di Hotel Sernu Raya Sumbawa ini, diselenggarakan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa serta Ikatan Keluarga Pekerja Purna Migran Indonesia (IKP2MI) Sumbawa.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala BP2MI diwakili Deputi Perlindungan dan Penempatan Kawasan Amerika dan Pasifik, Drs. Lasro Simbolon, MA., Wakil Ketua Komite III DPD RI, Evi Apita Maya, SH. M.Kn., Anggota Komisi IV DPR RI, H. Muhammad Syafruddin, ST.. MM., para Direktur di BP2MI, Anggota DPRD, Anggota Forkopimda, Kadis Nakertrans NTB, Kepala UPT BP2MI Mataram, Pimpinan OPD, dan Ketua Dewan Pembina IKP2MI Sumbawa Boris Syaifullah, serta para Purna PMI dan CPMI Kabupaten Sumbawa.
Bupati berharap dari sosialisasi tersebut para Calon Pekerja Migran (CPMI) di Kabupaten Sumbawa teredukasi menjadi PMI melalui prosedur yang seharusnya, disamping nantinya mampu mengelola keuangannya secara berkelanjutan. Sehingga, pengaruh yang diberikan PMI dengan remitennya dapat menjadi penggerak perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.
Disebutkan Bupati yang akrab disapa Haji Mo, berdasarkan data Sisko TKLN BP2MI, sejak tahun 2007 hingga 2021, data PMI Kabupaten Sumbawa 34.276 orang. Ini sama dengan 14% dari angkatan kerja yang tersebar di beberapa negara seperti, Saudi Arabia, Hongkong, Uni Emirat Arab, Malaysia, Oman, dan beberapa negara lainnya, dengan jabatan paling banyak sebagai housemaid dan caregiver.
Sejak November 2021, lanjut Bupati, Kabupaten Sumbawa telah melakukan kerjasama dengan BP2MI di Denpasar. Ada 6 poin penting yang dikerjasamakan dengan BP2MI. Yaitu, sinergi pemberantasan sindikasi pengiriman PMI secara illegal, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan CPMI, fasilitasi perlindungan CPMI dan PMI, dan sinergi pelayanan penempatan dan perlindungan CPMI dan PMI. Selain itu sosialisasi peluang kerja PMI di luar negeri, dan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan ketenagakerjaan.
Diakui Bupati, masih ada beberapa persoalan terutama pengiriman PMI secara unprosedural, terutama ke kawasan Timur Tengah. Hal ini tentu menjadi perhatian serius semua pihak. Karenanya penguatan perlindungan PMI di Kabupaten Sumbawa telah ditekankan pada proses sebelum penempatan CPMI melalui peningkatan peran desa yang juga telah bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan dalam pembentukan desa migran produktif (desmigratif).
โSejauh ini baru ada 4 desa di Kabupaten Sumbawa yang telah ditetapkan sebagai desmigratif sejak tahun 2018. Ke depan saya berharap semua desa di Kabupaten Sumbawa dapat ditetapkan menjadi desmigratif. Selain itu, insyaAllah tahun ini sedang dipersiapkan revisi dan penggantian peraturan daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri, karena sudah tidak sesuai dengan undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan PMI,โ pungkasnya.
Sebelumnya Ketua Dewan IKP2MI Sumbawa, Boris Syaifullah menyambut positif MoU yang ditandatangani Pemda Sumbawa dan BP2MI terkait perlindungan CPMI dan PMI. Pasalnya, MoU tersebut memberikan angin segar dan pengakuan pemerintah bahwa PMI benar-benar pahlawan devisa yang telah berkonstribusi besar bagi pembangunan bangsa. Karena itu Boris yang kini menjadi pengusaha sukses, mengaku bangga sebagai mantan PMI.
Sumbawa ungkap Boris, salah satu daerah yang menjadi kantong PMI. Namun dia menyoroti bahwa sebagian besar memilih Negara tujuan ke timur tengah. Dan sebagian besar PMI yang bermasalah adalah yang penempatannya di Timur Tengah.
Karenanya sosialisasi ini penting untuk pembekalan para CPMI yang hendak berangkat sehingga persoalan pada saat penempatan dapat diminimalisir. โSosialisasi ini cara mengeduasi para CPMI dan PMI agar terhindar dari masalah,โ imbuhnya. (SR)
