SUMBAWA–Kapolres Sumbawa, AKBP Esty Setyo Nugroho SIK menyatakan bahwa TNI Polri siap membantu apapun program yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya untuk percepatan vaksinasi dalam upaya memenuhi target.
Hal ini dikatakan Kapolres, karena masih ada beberapa daerah di Kabupaten Sumbawa yang capaian vaksinasinya belum sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah baik daerah maupun pusat.
Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Yakni, ketersediaan vaksinnya, vaksinatornya, dan kesiapan masyarakatnya yang tidak dibarengi dengan kesiapan vaksinatornya.
“Vaksin hari ini saya pastikan tidak ada masalah untuk di Sumbawa. Berbeda dengan kemarin tahun 2021 agak susah karena mengedepankan atau memprioritaskan Lombok dalam event WSBK dan MotoGP. Tapi saat ini vaksin sudah banyak. Jadi sudah tidak ada kendala masalah vaksin,” kata Perwira low profil ini saat dicegat usai Rapat Koordinasi di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (22/2/2022).
Disinggung pelaksanaan MXGP yang dilaksanakan di Samota Sumbawa Juni mendatang, Kapolres menyatakan harus sukses. Untuk mewujudkan kesuksesan ini, syaratnya terpenuhinya target vaksinasi.
“Jangan sampai nanti mendekati MXGP kita kewalahan, vaksin kita masih minim. Sehingga kita nggak fokus. Ini yang bisa kita selesaikan di awal agar kegiatan MXGP bisa terlaksana dengan sukses. Maret ini harus sudah mencapai target,” ujar Kapolres.
Mengenai adanya vaksin yang kadaluarsa, Kapolres mengaku bahwa selama ini masyarakat terbiasa dengan vaksin sinovac, sementara yang tersedia moderna. Ini menjadi penyebab menurunnya antusias masyarakat untuk divaksin, sehingga vaksin yang tidak terpakai menjadi kadaluarsa.
“Ini yang harus disikapi. Jangan dibiarkan. Setiap hari dikontrol vaksin ini oleh UPT. Misalnya vaksin ini ada sekian hari lagi akan kadaluarsa, apakah mampu tidak terserap. Kalau tidak mampu dorong atau tarik ke daerah lain yang lebih membutuhkan,” saran Kapolres.
Tentunya ini membutuhkan kolaborasi, dan komunikasi dari seluruh pihak. Bupati Sumbawa dalam rapat tadi ungkap Kapolres, sangat setuju untuk mewajibkan seluruh ASN divaksin. Demikian dengan TNI Polri.
“Kita tidak mungkin menyuruh masyarakat vaksin sementara kita belum vaksinasi. Tunjukkan bahwa kita sudah divaksin. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa ASN sudah divaksin, TNI dan polisi sudah divaksin, agar mereka lebih mudah menerima,” pungkasnya. (SR)
