KERJASAMA SAMAWAREA DENGAN BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SUMBAWA BARAT
SUMBAWA BARAT, SR (01/03/2018)
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Fud Syaifuddin ST meminta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempersiapkan program kerja untuk diperjuangkan di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB. Rapat pembahasan persiapan materi pembangunan KSB menghadapi Musrenbang Provinsi NTB ini dilaksanakan di ruang rapat utama Gedung Graha Fitrah, Rabu (28/2). ‘’Senin tanggal 5 Maret pertemuan awal Musrenbang oleh Gubernur serta kepala dan wakil kepala daerah. Jadi saya minta seluruh OPD agar mempersiapkan program kerja sesuai visi misi daerah untuk disodorkan dalam Musrenbang tingkat Provinsi,” kata Wakil Bupati di hadapan Asisten, Staf Ahli dan seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian Setda KSB.
Moment itulah nantinya, dirinya bersama Bupati akan mengusulkan pokok pikiran program kerja Pemda KSB kepada Gubernur. Bappeda dan Litbang KSB pun harus segera menyusun pokok pikiran yang meringkas program kerja dari setiap OPD. Pertemuan awal bersama Gubernur harus dimanfaatkan agar program kerja Pemda KSB dapat diprioritaskan. ‘’Musrenbang itu memperjuangkan anggaran dan merebut kebijakan, kepala daerah lain juga melakukan komunikasi, kami juga akan berusaha,” jelas Fud—sapaan singkat Wakil Bupati KSB ini.
Banyak hal yang harus disuarakan, mulai soal kehutanan, galian C yang kewenanganannya diambil Provinsi dan berdampak pada terbengkalainya beberapa lokasi penambangan di lapangan. Kemudian masalah pengambil-alihan urusan pendidikan tingkat atas yang juga meninggalkan masalah, karena banyaknya PTT yang tidak diakomodir provinsi. Persoalan pembagian porsi anggaran provinsi ke kabupaten dan banyak lagi yang akan diperjuangkan.
Asisten pemerintah dan Kesra Setda KSB, Drs. Mukhlis, M.Si mengatakan, RKPD KSB Tahun 2019 adalah Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Melanjutkan Perlindungan Sosial Masyarakat dalam Usaha Pengentasan Kemiskinan. Dari tema tersebut, ada empat prioritas pembangunan yang harus dilaksanakan, pertama, memperkuat implementasi PDPGR. Kedua, memperkuat kualitas pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dasar dan ekonomi dan menjaga kondusifitas daerah untuk kesuksesan Pemilu 2019. Keempat, mempercepat persiapan penataan birokrasi daerah dan desa berbasis teknologi informasi. ‘’Rapat pagi ini penting membahas manajemen program kegiatan menjamin sinergitas, sinkronisasi keberlanjutan program pembangunan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota,” urai Mukhlis.
Kepala Bidang Litbang Bappeda dan Litbang KSB, Ikramansyah menambahkan, saat ini Musrenbang tingkat kecamatan tengah berlangsung, yakni di Kecamatan Maluk dan terakhir Kecamatan Jereweh. Usai Musrenbang tingkat kecamatan disusul pertemuan Forum Perangkat Daerah, 5—13 Maret. Forum ini menajamkan kembali usulan program kerja yang diterima dari kecamatan. Biasanya usulan program di Musrenbang Kecamatan tidak didukung data teknis. ‘’Musrenbang Kabupaten akan dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret, OPD diharapkan menyiapkan usulan rencana kerja untuk nantinya dibahas bersama Bappeda dan harus mencantumkan nilai pagu dari program yang dibuat,” jelasnya.
Ikramansyah juga menambahkan, pokok pikiran Anggota DPRD KSB resmi masuk dalam penyusunan RKPD, yakni saat perencanaan Bulan Maret sampai April. Setelah itu tidak ada ruang lagi untuk pengusulan pokok pikiran bagi Anggota DPRD KSB. Bappeda dan Litbang di APBD murni akan memasang sistem informasi perencanaan yang bisa diakses masyarakat luas. (HEN/SR)
