Revisi UU Susduk MD3 Ancam Empat Partai

Jatah Pimpinan DPRD Sumbawa Bakal Melayang

Sumbawa Besar, SR (10/06)

Sejumlah anggota DPRD Sumbawa menyambut positif usulan revisi UU tentang Susunan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD atau yang disebut MD3. Saat ini UU MD3 tengah digodok terutama 10 poin penting di antaranya berkaitan dengan mekanisme pemilihan unsur pimpinan DPR dan DPRD. Jika ini terealisasi sebelum Agustus 2014 atau sebelum pelantikan anggota DPR/DPRD terpilih hasil Pileg 2014, jabatan pimpinan DPRD khususnya di Kabupaten Sumbawa  yang terlanjur dijatahkan untuk PDIP, Golkar, PPP dan Hanura, akan berubah. Bahkan jabatan Ketua DPRD Sumbawa yang akan dijabat Lalu Budi Suryata, akan terancam.

Menyikapi hal itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam SH menilai upaya revisi UU tersebut sangat positif. Hal itu menunjukan adanya kemajuan konsep demokrasi di tataran legislatif, terutama dalam menentukan unsur pimpinan DPR atau DPRD. Selama ini diakui BJS—akrab politisi kritis ini disapa, unsur pimpinan ditentukan berdasarkan perolehan suara partai atau Ketua DPRD Sumbawa ditetapkan berdasarkan partai pemenang pemilu. Dengan direvisinya UU MD3 ini, seluruh anggota DPR dan DPRD memiliki kesempatan yang sama secara demokratis menentukan atau memilih pimpinan berdasarkan pertimbangan kapasitas, kapabilitas dan integritas. Mengingat unsur pimpinan DPRD itu akan menjadi komandan atau corong anggota secara kelembagaan, sehingga yang dipilih benar-benar memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni.

“Dengan pemilihan unsur pimpinan seperti ini akan memberikan penguatan secara kelembagaan, karena anggota DPR maupun DPRD mengetahui secara persis kapasitas pimpinannya,” tambahnya.

BJS mengaku mendapat informasi dari H Fahri Hamzah SE—anggota DPR RI, bahwa Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD bersama pemerintah, sudah menyepakati 10 poin perubahan dan substansi RUU tersebut. Diperkirakan dalam Juni dan Juli sudah diajukan untuk dibahas. Dan diperkirakan revisi tersebut sudah ditetapkan sebelum Agustus 2014 mendatang. Apabila revisi ini dapat ditetapkan sebelum pelantikan anggota DPRD Kabupaten Sumbawa, maka secara otomatis UU baru akan diberlakukan dalam pemilihan unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Sumbawa. “Kami sangat mendukung dan mendorong revisi UU MD3 ini, semoga revisi itu sudah ditetapkan sebelum pelantikan nanti,” harapnya. (*)