MATARAM, samawarea.com (10 Oktober 2026) – Gelaran MotoGP Mandalika tidak boleh hanya menjadi ajang balap internasional yang menghadirkan kemeriahan sesaat. Lebih dari itu, momentum tersebut harus mampu menjadi penggerak transformasi ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, H. Sambirang Ahmadi, M.Si. Menurutnya, reputasi internasional Sirkuit Mandalika harus diikuti dengan penguatan sektor-sektor produktif daerah, mulai dari perdagangan, industri, pertanian, perikanan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari daerah pemilihan Sumbawa-Sumbawa Barat yang akrab disapa Haji Sem ini menilai, keberhasilan MotoGP tidak cukup diukur dari kemeriahan balapan maupun jumlah wisatawan yang datang.
“Potensi ekonomi yang tercipta harus mampu menggerakkan sektor-sektor produktif daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat NTB,” ujarnya.
Sambirang menyebut, optimisme terhadap dampak ekonomi MotoGP Mandalika memiliki landasan yang terukur. Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, dampak ekonomi nasional penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025 diperkirakan mencapai Rp 2,7 triliun hingga Rp 4,7 triliun.
Sementara itu, kajian pemodelan ekonomi Inter-Regional Input-Output (IRIO) untuk penyelenggaraan tahun 2022 mencatat estimasi dampak output sebesar Rp 606,92 miliar dengan nilai tambah mencapai Rp 315,94 miliar.
Angka tersebut, menurut Sambirang, menjadi modal penting untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan besarnya aktivitas ekonomi yang tercipta dapat memperkuat sektor nonpertambangan dan mendorong perubahan struktur ekonomi NTB.
“Dampak ekonomi tersebut merupakan modal penting. Namun dalam perspektif pembangunan jangka panjang, nilai strategis MotoGP terletak pada kemampuannya menggerakkan sektor non-tambang dan mendorong perubahan struktur ekonomi NTB,” tuturnya.
Sambirang menilai, peluang tersebut sejalan dengan visi pembangunan NTB dalam RPJMD 2025–2029, yakni Bangkit Bersama Menuju NTB sebagai Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia.
Menurutnya, pariwisata kelas dunia seperti Mandalika berpotensi menciptakan permintaan besar terhadap berbagai produk, mulai dari pangan berkualitas, hasil pertanian dan perikanan, produk olahan, hingga kerajinan serta produk ekonomi kreatif.
Permintaan itu semestinya menjadi peluang bagi petani, nelayan, pengrajin, serta pelaku UMKM lokal untuk terlibat langsung dalam rantai pasok industri pariwisata.
Dengan demikian, kebutuhan hotel, restoran, dan berbagai layanan pariwisata tidak hanya dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah. Produk lokal juga harus memperoleh ruang dan kesempatan untuk berkembang sebagai pemasok yang berkelanjutan.
“Dengan demikian, aktivitas ekonomi yang muncul dari penyelenggaraan MotoGP berpeluang memberikan dorongan lebih luas bagi sektor-sektor produktif di NTB,” tegasnya.
Untuk memastikan dampak ekonomi MotoGP tidak berhenti setelah balapan usai, Sambirang mendorong lima langkah strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.
Pertama, memetakan kebutuhan belanja industri pariwisata. Pemerintah perlu mempertemukan kebutuhan hotel, restoran, dan pelaku industri pariwisata dengan kapasitas pemasok lokal. Pemetaan ini penting agar peluang kemitraan di bidang pangan, jasa, dan kerajinan dapat ditindaklanjuti secara konkret.
Kedua, memperkuat UMKM dan industri kecil menengah (IKM). Pelaku usaha lokal perlu mendapatkan pendampingan dalam pemenuhan standar mutu, pengemasan, sertifikasi, akses pembiayaan, serta perluasan kemitraan bisnis. Dengan begitu, UMKM tidak hanya dilibatkan dalam bazar selama perhelatan MotoGP, tetapi juga berpeluang menjadi pemasok tetap bagi industri pariwisata.
Ketiga, mengintegrasikan paket wisata Lombok-Sumbawa. Promosi MotoGP perlu dikaitkan dengan destinasi lain, seperti Sembalun, Senggigi, Gili Tramena, hingga Teluk Saleh di Pulau Sumbawa. Strategi ini diharapkan memperluas persebaran kunjungan wisatawan sekaligus memperpanjang lama tinggal mereka di NTB.
Keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan vokasi, kemampuan bahasa asing, dan keterampilan digital bagi tenaga kerja lokal harus diperkuat agar masyarakat NTB mampu mengambil bagian lebih besar dalam rantai nilai industri pariwisata.
Kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Pemerintah perlu memiliki indikator yang konsisten untuk mengukur dampak MotoGP, termasuk belanja produk lokal, penyerapan tenaga kerja, serta lama tinggal wisatawan. Evaluasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran pada penyelenggaraan berikutnya.
Bagi Sambirang, tantangan utama MotoGP Mandalika bukan semata-mata menyelenggarakan balapan berkelas dunia, melainkan memastikan momentum tersebut memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat.
Penguatan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas UMKM, konektivitas destinasi wisata, dan kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting agar peluang ekonomi tidak berhenti ketika perhelatan MotoGP berakhir.
Ia berharap, Mandalika tidak hanya dikenal sebagai destinasi balap internasional, tetapi juga menjadi pintu masuk bagi tumbuhnya investasi, berkembangnya usaha lokal, terbukanya lapangan kerja, serta meningkatnya produktivitas masyarakat.
“Deru mesin MotoGP mungkin hanya terdengar beberapa hari di akhir pekan, namun mesin produktivitas, investasi, dan kesejahteraan yang digerakkannya harus mampu bekerja sepanjang tahun demi mendukung NTB yang semakin makmur dan mendunia,” pungkas Sambirang. (SR)
