𝑪𝒂𝒕𝒂𝒕𝒂𝒏 2 𝑻𝒂𝒉𝒖𝒏 𝑷𝒆𝒎𝒆𝒓𝒊𝒏𝒕𝒂𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒓𝒂𝒃𝒐𝒘𝒐–𝑮𝒊𝒃𝒓𝒂𝒏 (𝑷𝒆𝒏𝒅𝒂𝒉𝒖𝒍𝒖𝒂𝒏 — 1/7)
Oleh: Muis Debe
(𝘗𝘦𝘮𝘦𝘳𝘩𝘢𝘵𝘪 𝘋𝘦𝘮𝘰𝘬𝘳𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘢𝘯 𝘒𝘦𝘩𝘪𝘥𝘶𝘱𝘢𝘯 𝘉𝘦𝘳𝘯𝘦𝘨𝘢𝘳𝘢)
Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dilantik memegang tampuk pemerintahan negara untuk lima tahun ke depan. Janji yang diusung saat itu sederhana namun besar: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Tujuh fokus utama ditetapkan sebagai peta jalan — dari transformasi ekonomi, kedaulatan pangan dan energi, pembangunan manusia, infrastruktur, hilirisasi, pemerataan daerah, hingga tata kelola yang bersih.
Kini, — pekan depan — pada 20 Oktober 2026, genaplah dua tahun masa jabatan itu berlalu. Dua tahun bukan waktu yang singkat, tetapi juga belum cukup untuk menyempurnakan segala sesuatu. Ia adalah masa yang tepat untuk berhenti sejenak, melihat ke belakang dengan jujur, dan melangkah ke depan dengan lebih mantap. Bukan untuk menghakimi apa yang telah terjadi, melainkan untuk memahami: ke mana kita sebenarnya sedang berjalan, dan apa yang masih perlu diperbaiki.
Selama dua tahun pertama ini, arah besar kebijakan tampak berjalan konsisten. Stabilitas ekonomi dijaga, proyek-proyek strategis nasional berlanjut, kebijakan hilirisasi terus didorong, dan program perlindungan sosial tetap berjalan. Namun di saat yang sama, keluhan dasar masyarakat belum sepenuhnya mereda: harga kebutuhan pokok yang masih terasa berat, daya beli yang belum pulih merata, dan kesenjangan antarwilayah yang masih terlihat jelas. Inilah realita yang harus kita hadapi secara terbuka — bahwa di satu sisi fondasi telah diletakkan, tetapi di sisi lain bangunan di atasnya belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat.
Pemerintahan masih memiliki tiga tahun masa pengabdian yang tersisa. Tiga tahun bukan waktu yang sedikit, tetapi juga bukan waktu yang lama untuk memperbaiki hal-hal yang belum berjalan baik dan mempercepat hal-hal yang sudah berjalan lambat. Kuncinya bukan pada seberapa megah rencana yang ditulis di atas kertas, melainkan pada seberapa nyata dampaknya dirasakan oleh mereka yang tinggal di desa maupun di kota, di ujung barat hingga ujung timur negeri ini.
Selama beberapa hari ke depan, tulisan ini akan mengajak pembaca meninjau satu per satu dari tujuh fokus utama pembangunan tersebut. Tidak dengan niat menyalahkan, melainkan dengan semangat memeriksa bersama: apa yang telah berjalan baik, apa yang masih tersendat, dan apa yang perlu diperbaiki dalam tiga tahun ke depan. Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan bukanlah seberapa banyak proyek yang diresmikan, melainkan seberapa banyak rakyat yang hidupnya menjadi lebih layak, lebih tenang, dan lebih bermartabat.*
Bersambung ke Bagian (1): “Transformasi Ekonomi: Tumbuh, Namun Siapa yang Merasakan?”
