Sumbawa Besar, SR (28/03)
Insiden PD BPR Sumbawa dengan sejumlah wartawan media local, regional dan nasional, memantik reaksi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Cabang Sumbawa. Selain mengecam sikap Direksi BPR, PWI juga mendukung langkah wartawan untuk melakukan investigasi terhadap adanya kemungkinan dugaan penyimpangan di tubuh BPR. “Sikap direksi ini menjadi motivasi bagi wartawan untuk mengungkap kemungkinan ketidakberesan di tubuh BPR,” tegas M Ridha Rahzen, Sekretaris PWI Sumbawa, Kamis (27/3).
Salah pun yang dilakukan wartawan ungkap Ridha, PWI akan tetap melakukan pembelaan atau advokasi. Apalagi yang ditempuh wartawan dalam memperoleh informasi telah dilakukan secara patut dan sesuai kode etik jurnalistik.
Untuk diketahui, kata Ridha yang juga CEO Gaung NTB, bukan hanya wartawan, masyarakat pun berhak mendapatkan informasi. Hal ini telah diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Undang-undang ini terdiri dari 64 pasal yang intinya memberikan kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi tertentu. Tujuannya di antaranya, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik, dan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. “Ini sudah jelas, jadi jangan alergi terhadap wartawan atau masyarakat yang ingin memperoleh informasi yang tidak dikecualikan,” tegas Ridha.
Karenanya tokoh muda ini meminta agar wartawan terus melaksanakan tugasnya terutama mengungkap sebuah fakta yang tersembunyi dan menjadi hak publik untuk mengetahuinya. “PWI siap dan mendukung secara lahir bathin,” pungkasnya. (*)
