SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (10 November 2026) – Ketergantungan Kabupaten Sumbawa terhadap pasokan ikan air tawar dari luar daerah, termasuk Lombok, menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dijawab. Apalagi, kebutuhan ikan untuk konsumsi masyarakat hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih ikut dipenuhi dari luar daerah.
Menjawab persoalan yang disoroti Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sumbawa mulai membidik pengembangan budidaya perikanan berbasis desa melalui program pusat Budidaya Tematik pada 2027.
Kepala DKP Kabupaten Sumbawa, Rahmad Hidayat saat ditemui samawarea di sela-sela Summit RKPD Prioritas 2027 di Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11) menyampaikan bahwa skema program tersebut membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan usaha budidaya ikan nila dengan dukungan pemerintah.
Dalam skema yang direncanakan, pemerintah desa cukup menyiapkan lahan minimal 10 are. Sementara pembangunan sarana dan prasarana budidaya, khususnya untuk komoditas ikan nila, diharapkan mendapat dukungan dari pemerintah.
Program ini diarahkan agar kegiatan budidaya tidak sekadar menjadi usaha sampingan, tetapi mampu berkembang dalam skala ekonomi yang memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat desa.
Bahkan, jika produksi mampu mencapai 10 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp 300 juta, kegiatan tersebut dinilai berpotensi menjadi sumber pendapatan baru sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Namun, Dayat–akrab kadis disapa, mengingatkan bahwa peningkatan produksi harus dibarengi dengan kesiapan pemasaran. Sebab, persoalan yang kerap muncul dalam usaha budidaya bukan hanya bagaimana menghasilkan ikan, tetapi juga bagaimana memastikan hasil panen terserap pasar.
“Jangan sampai produksi meningkat, tetapi pembudidaya justru kesulitan menjual hasilnya karena panen berlangsung secara bersamaan,” imbuhnya.
Karena itu, kepastian pasar harus menjadi bagian dari perencanaan sejak awal. Terlebih, Sumbawa memiliki kebutuhan ikan yang dapat menjadi peluang bagi pembudidaya lokal, termasuk untuk memenuhi kebutuhan program MBG.
Dengan demikian, pengembangan budidaya ikan diharapkan tidak berhenti pada pembangunan kolam dan penyediaan fasilitas, tetapi benar-benar mampu menciptakan rantai produksi hingga pemasaran yang berkelanjutan.
Selain ikan air tawar, DKP juga melihat peluang besar pada pengembangan rumput laut. Pemerintah desa diharapkan dapat menyiapkan potensi lahan perairan laut hingga 1.000 hektare untuk mendukung pengembangan komoditas tersebut.
Pengembangan dua sektor ini diharapkan mampu membuka sumber ekonomi baru di desa, sekaligus memperkuat posisi Sumbawa sebagai daerah penghasil komoditas perikanan. (SR)
