SUMBAWA BESAR, samawarea.com (10 November 2026) – Penajaman prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2027 mengungkap sejumlah persoalan mendasar dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya, alokasi anggaran yang dinilai masih didominasi program penunjang urusan pemerintahan, sementara dukungan terhadap program produktif, khususnya budidaya perikanan, masih perlu diperkuat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Summit II Penajaman Prioritas RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11). Kegiatan dipimpin Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, didampingi Sekda Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., ini dihadiri para asisten, staf ahli Bupati dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam pemaparannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengungkapkan bahwa struktur anggaran dinasnya masih didominasi program penunjang urusan pemerintahan.
Ia menyebutkan, dari alokasi anggaran Rp 9,78 miliar yang ada, sebagian besar masih terserap untuk program penunjang. Sementara porsi anggaran untuk kegiatan budidaya perikanan masih relatif kecil.
“Kalau melihat anggaran kami, masih program mengikuti alokasi,” ungkapnya.
Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk memastikan anggaran sektor kelautan dan perikanan benar-benar berdampak terhadap peningkatan produksi, kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Meski demikian, sejumlah program strategis nasional (PSN) di sektor kelautan dan perikanan mulai menunjukkan perkembangan. Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dan PSN Garam. Untuk KNMP, mengalami progres yang cukup bagus. Selain ada beberapa desa yang sudah berjalan, juga sebagian lainnya tengah diusulkan dan telah dilakukan survey oleh tim pusat.
Kemudian PSN Garam, Dayat mengaku masih dalam proses. Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati yang terus mengawal program ini di pusat. (SR)
