SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (10 November 2026) – Ketergantungan pasar di Kabupaten Sumbawa terhadap pasokan ikan air tawar dari luar daerah menjadi persoalan serius yang mendapat sorotan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP.
Ironisnya, di tengah potensi perairan dan sumber daya perikanan yang cukup besar, Sumbawa justru belum mampu memenuhi kebutuhan ikan air tawar secara mandiri. Pasar lokal masih bergantung pada pasokan dari daerah lain, termasuk Lombok.
Bupati mengaku melihat langsung banyak boks berisi ikan air tawar asal Lombok yang masuk ke Pasar Seketeng. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena ikan dari luar daerah itu tidak hanya dijual untuk konsumsi masyarakat umum, tetapi juga disuplai untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Fakta ini menjadi tamparan sekaligus bahan evaluasi bagi pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Sumbawa. Bagaimana mungkin daerah yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar justru harus mendatangkan ikan air tawar dari luar untuk memenuhi kebutuhan pasar sendiri?” ucap Bupati saat memimpin Summit II Penajaman Prioritas RKPD Tahun 2027 yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11).
Menurut Bupati, persoalan ini muncul bukan semata-mata belum tersedianya kolam budidaya. Lebih dari itu, terdapat tantangan dalam membangun ekosistem perikanan yang mampu menjamin produksi secara berkelanjutan.
Pengembangan budidaya ikan tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan sarana dan prasarana atau sekadar menyalurkan bantuan kepada kelompok pembudidaya.
Pemerintah daerah harus memastikan ketersediaan benih berkualitas, pendampingan teknis, keberlanjutan produksi, akses permodalan, hingga kepastian pasar bagi hasil panen pembudidaya.
Sebab, tanpa dukungan menyeluruh, pembangunan kolam berpotensi hanya menjadi proyek fisik yang tidak berbanding lurus dengan peningkatan produksi.
Terlebih, kebutuhan ikan untuk program MBG merupakan peluang pasar yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pembudidaya lokal. Jika kebutuhan tersebut terus dipasok dari luar daerah, maka nilai ekonomi yang semestinya berputar di Sumbawa justru dinikmati daerah pemasok.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjadikan persoalan ini sebagai momentum untuk membenahi tata kelola budidaya ikan air tawar. Program pengembangan perikanan harus diarahkan pada peningkatan produksi nyata, bukan sekadar capaian pembangunan infrastruktur.
“Jangan sampai Sumbawa hanya menjadi daerah yang kaya potensi, tetapi kebutuhan pangannya sendiri masih bergantung pada daerah lain,” tukasnya.
Ditegaskan Bupati, kemandirian perikanan semestinya menjadi target. Apalagi, keberadaan pasar yang jelas, termasuk kebutuhan program MBG, dapat menjadi penggerak ekonomi pembudidaya lokal jika dikelola dengan perencanaan dan keberpihakan yang tepat. (SR)
