MATARAM, samawarea.com (10 November 2026) – Rencana investasi besar PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam pengembangan tambang Blok Elang-Dodo dan pembangunan infrastruktur pendukung, termasuk belt conveyor, dengan nilai mencapai sekitar Rp 90 triliun, menjadi peluang besar bagi Kabupaten Sumbawa.
Namun, di balik besarnya nilai investasi tersebut, terdapat persoalan mendasar yang harus segera dijawab pemerintah daerah. Apakah sumber daya manusia dan pelaku usaha lokal sudah siap mengambil bagian dalam proyek berskala besar itu?
Pertanyaan ini menjadi perhatian H. Sambirang Ahmadi, S.Ag., M.Si, Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB. Ia mengingatkan bahwa investasi besar tidak otomatis menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi maupun daerah asal proyek.
Menurutnya, manfaat investasi sangat ditentukan oleh kesiapan tenaga kerja lokal, kapasitas pengusaha daerah, ketersediaan infrastruktur, serta kualitas kebijakan pemerintah dalam menghubungkan investasi dengan ekonomi masyarakat.
Politisi PKS yang mewakili Daerah Pemilihan Sumbawa–KSB ini mengajak pemerintah dan masyarakat belajar dari pengalaman kehadiran PT Newmont Nusa Tenggara dalam pengembangan tambang Batu Hijau sejak 1996.
Saat itu, perkembangan industri pertambangan modern di Maluk, Sekongkang, Jereweh, dan wilayah sekitarnya menghadirkan perubahan besar bagi masyarakat. Sistem kerja profesional, teknologi pertambangan, hingga standar keselamatan dan kompetensi menjadi tantangan baru.
Salah satu persoalan yang mencuat adalah ketenagakerjaan. Banyak aksi masyarakat ketika itu mempersoalkan minimnya tenaga kerja lokal yang terserap, sementara pekerja dari luar daerah terus berdatangan.
Persoalannya bukan semata-mata perusahaan tidak memberikan ruang bagi warga lokal. Namun, kompetensi tenaga kerja setempat belum sesuai dengan kebutuhan industri.
Pengalaman tersebut, menurut Sambirang, harus menjadi pelajaran penting agar persoalan serupa tidak kembali terjadi ketika pengembangan Blok Elang-Dodo memasuki tahapan konstruksi dan operasi.
Pemerintah Harus Punya Peta Kebutuhan Tenaga Kerja
Ia menilai Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pemerintah Provinsi NTB harus membangun koordinasi operasional bersama AMNT.
Pemerintah tidak cukup hanya mengurus perizinan, menyediakan infrastruktur, dan menjaga kondusivitas daerah. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan untuk mengisi peluang kerja yang tersedia.
Caranya dengan mengetahui secara rinci proyeksi kebutuhan tenaga kerja pada setiap tahapan proyek. Mulai dari operator alat berat, teknisi mekanikal dan listrik, pekerja konstruksi, tenaga keselamatan kerja, logistik, administrasi, supervisor hingga manajer.
Kebutuhan tersebut harus dipadankan dengan data lulusan SMK, politeknik, perguruan tinggi, serta tenaga kerja berpengalaman di daerah. Dengan demikian, pemerintah dapat mengidentifikasi kesenjangan kompetensi (skills gap) antara kemampuan tenaga kerja lokal dan standar kebutuhan industri.
BLK Sumbawa Harus Segera Direvitalisasi
Salah satu pekerjaan mendesak yang disoroti Sambirang adalah revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Sumbawa. Menurutnya, BLK tidak boleh hanya menjadi tempat penyelenggaraan pelatihan rutin. Lembaga tersebut harus bertransformasi menjadi pusat pengembangan kompetensi yang terhubung langsung dengan kebutuhan industri (demand-driven training).
Pemerintah daerah perlu segera mengaudit kualitas instruktur, kurikulum, fasilitas praktik, peralatan, hingga hasil penempatan kerja para alumninya.
Hal mendasar yang harus dijawab adalah apakah keterampilan dan sertifikat yang dimiliki lulusan BLK Sumbawa dapat digunakan atau diakui dalam proses rekrutmen AMNT beserta kontraktor dan subkontraktornya.
Jika belum, perlu segera dibangun kerja sama formal antara BLK, AMNT, kontraktor utama, lembaga pendidikan vokasi, serta Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Idealnya, alumni BLK tidak hanya memperoleh sertifikat pelatihan, tetapi juga sertifikat kompetensi yang relevan dan diakui perusahaan.
“Jangan sampai proyek pertambangan berteknologi tinggi hadir di Sumbawa, tapi masyarakatnya hanya menjadi penggembira,” ujarnya mengingatkan, saat ditemui samawarea, Selasa (10/11).
Pemerintah bersama AMNT sambung Sambirang, juga perlu menyepakati peta jalan revitalisasi BLK, kompetensi prioritas, standar sertifikasi, serta mekanisme pengakuannya dalam proses seleksi tenaga kerja.
Tenaga Kerja Lokal Jangan Hanya Mengisi Posisi Dasar
Persoalan lainnya adalah bagaimana memastikan masyarakat lokal tidak hanya memperoleh pekerjaan pada level dasar. Sambirang menilai peningkatan kapasitas tenaga kerja harus dirancang secara berkelanjutan. Pemerintah perlu menyiapkan beasiswa pendidikan di bidang teknik pertambangan, metalurgi, mesin, elektro, teknologi informasi, dan manajemen proyek.
Program pemagangan dan kemitraan pendidikan juga perlu dirancang sejak dini. Target penyerapan tenaga kerja lokal, menurutnya, tidak boleh berhenti pada jumlah orang yang diterima bekerja. Harus ada jalur pengembangan karier yang jelas agar putra-putri Sumbawa memiliki kesempatan menduduki posisi teknis strategis, supervisor, manajer, hingga posisi kepemimpinan perusahaan.
Dengan demikian, keberhasilan penyerapan tenaga kerja lokal juga harus diukur dari kualitas pekerjaan dan perkembangan karier mereka.
UMKM Lokal Jangan Tersisih dari Rantai Pasok
Selain ketenagakerjaan, peluang besar lainnya berada pada sektor usaha lokal. Proyek pertambangan membutuhkan berbagai barang dan jasa, mulai dari material, transportasi, konsumsi, akomodasi, kebersihan, perbengkelan, pemeliharaan, hingga jasa pendukung lainnya.
Peluang tersebut semestinya dapat dimanfaatkan pengusaha lokal, koperasi, dan UMKM untuk menjadi pemasok langsung maupun mitra kontraktor.
Namun, Sambirang mengingatkan bahwa pengusaha lokal tidak bisa dibiarkan berjuang sendiri menghadapi persyaratan industri yang semakin kompleks. Pemerintah dan AMNT perlu membangun program pengembangan pemasok lokal (local supplier development program).
Program tersebut mencakup pemetaan paket pengadaan yang realistis, keterbukaan informasi persyaratan, pendampingan teknis, serta penghubungan pelaku usaha dengan perbankan dan lembaga penjaminan.
Selama ini, kemampuan produksi, standar kualitas, legalitas, pembiayaan, keselamatan kerja, dan tata kelola usaha masih menjadi tantangan bagi sebagian pelaku usaha lokal.
Dalam hal ini, Bank NTB Syariah, BPR NTB, dan lembaga pembiayaan lainnya dapat mengambil peran dalam menyediakan akses modal kerja berdasarkan kelayakan usaha.
Semakin besar belanja proyek yang dapat dipenuhi secara kompetitif oleh perusahaan lokal, semakin besar pula dampak ekonomi yang berputar dan bertahan di daerah.
Sumbawa Harus Menjadi Daerah yang Berdaya
Pada akhirnya, tantangan terbesar Sumbawa bukan sekadar bagaimana mendatangkan investasi, melainkan bagaimana mengubah investasi pertambangan menjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguasaan teknologi, pertumbuhan usaha produktif, dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Keberhasilan investasi AMNT kelak tidak cukup diukur dari panjang conveyor, volume produksi, atau besarnya modal yang ditanamkan. Ukuran yang lebih bermakna adalah kualitas pekerjaan tenaga kerja lokal, kemajuan karier putra-putri daerah, tumbuhnya pemasok lokal, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dapat dibuktikan secara nyata.
Sambirang menegaskan, masyarakat Sumbawa perlu menyambut investasi dengan optimisme dan keterbukaan. Namun, pemerintah harus bergerak lebih cepat, perusahaan membuka ruang kolaborasi nyata, lembaga pendidikan menyesuaikan pengembangan kompetensi, dan pelaku usaha lokal meningkatkan profesionalismenya.
“Jangan sampai ketika investasi datang, pemerintah dan masyarakat baru mulai mempersiapkan diri. Jangan sampai ketika lapangan kerja terbuka, tenaga kerja lokal baru mencari pelatihan. Dan jangan sampai ketika peluang usaha bermunculan, pengusaha lokal baru berusaha memenuhi persyaratan,” tandasnya, seraya menyatakan bahwa Sumbawa tidak boleh hanya menjadi tempat berlangsungnya investasi besar. Sumbawa harus menjadi daerah yang tumbuh, berdaya, dan semakin sejahtera karena investasi tersebut. (SR)
