SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (10 November 2026) – Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2027 tidak boleh terjebak dalam pola lama. Program pembangunan yang hanya mengulang kegiatan rutin tanpa kejelasan dampak dinilai tidak cukup untuk menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Persoalan inilah yang menjadi salah satu penekanan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., dalam Summit II Penajaman Prioritas RKPD Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT, Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Selasa (10/11/2026).
Bupati secara tegas meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah pola pikir dalam menyusun program pembangunan. Perencanaan tidak boleh sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran maupun menggugurkan kewajiban administratif, tetapi harus memiliki sasaran yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurut Bupati, setiap program yang diusulkan harus didasarkan pada kebutuhan riil daerah dan persoalan yang ingin diselesaikan. Karena itu, OPD wajib memiliki data dasar (baseline), indikator keberhasilan, serta dukungan anggaran yang sesuai dengan target pembangunan.
Dengan demikian, program yang dirancang tidak sekadar terlihat bagus di atas dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dapat diukur hasil dan manfaatnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa target pembangunan harus realistis dan terukur agar pelaksanaannya dapat dievaluasi secara objektif. Setiap perangkat daerah dituntut menghadirkan program yang mampu mendorong kemajuan daerah, bukan hanya mempertahankan kegiatan yang setiap tahun terus berulang tanpa terobosan berarti.
Penajaman RKPD 2027 juga menjadi momentum untuk membenahi sinkronisasi program antar-OPD. Sebab, tanpa koordinasi dan keselarasan prioritas, pembangunan berpotensi berjalan sendiri-sendiri, sementara kemampuan keuangan daerah memiliki keterbatasan.
Karena itu, seluruh usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah. Setiap rupiah belanja pemerintah harus memiliki manfaat yang jelas, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati menegaskan, penajaman prioritas bukan sekadar proses menyusun daftar kegiatan, melainkan memastikan bahwa anggaran daerah benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, seluruh kepala OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa, para camat se-Kabupaten Sumbawa, serta pihak terkait lainnya.
Melalui Summit II ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berupaya memperkuat arah pembangunan menuju Sumbawa Unggul, Maju dan Sejahtera. Tantangannya, bagaimana memastikan seluruh prioritas yang dirumuskan tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, terukur, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (SR)
