SUMBAWA BARAT, samawarea.com (10 November 2026) – Penanganan laporan dugaan perampasan tanah di wilayah Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menjadi sorotan. Pasalnya, laporan yang disampaikan Nyonya Lusy sejak Maret 2026 atau hampir delapan bulan lalu, hingga kini belum memberikan kepastian hukum bagi pelapor.
Merasa laporannya jalan di tempat, Nyonya Lusy akhirnya mendatangi Kantor Polres Sumbawa Barat, Selasa (10/11/2026), didampingi kuasa hukumnya dari Law Office Intan Bulaeng, Suparjo Rustam, S.H., M.H., C.Med., CLA. Kedatangannya tersebut untuk meminta penjelasan sekaligus mendesak agar laporan yang telah disampaikan segera ditindaklanjuti.
Kuasa hukum Nyonya Lusy, Suparjo Rustam, mengungkapkan bahwa kliennya telah menempuh jalur hukum sejak Maret 2026. Namun, setelah hampir delapan bulan berlalu, belum ada perkembangan penanganan perkara yang jelas maupun informasi resmi mengenai status laporan tersebut.
“Klien kami, Nyonya Lusy, telah melaporkan permasalahan ini sejak hampir delapan bulan yang lalu. Namun sayangnya, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai status penanganan perkara tersebut. Ketidakpastian ini tentu sangat merugikan klien kami secara lahir maupun batin,” ujarnya kepada awak media.
Menurut Suparjo, pihaknya telah meminta penjelasan kepada pihak terkait di Polres Sumbawa Barat mengenai kendala yang menyebabkan penanganan laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti.
Ia menegaskan, menghargai proses dan kinerja kepolisian bukan berarti masyarakat harus kehilangan hak untuk memperoleh kepastian hukum. Setiap laporan yang masuk harus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami menghargai kinerja jajaran Polres Sumbawa Barat, namun masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum. Terlambatnya penanganan perkara tanpa alasan yang sah dapat menjadi dasar bagi pihak kami untuk menempuh jalur hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Bahkan, pihak kuasa hukum mulai menyiapkan langkah hukum lanjutan apabila dalam waktu yang wajar tidak terdapat perkembangan yang memuaskan. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah mengajukan permohonan praperadilan terkait penundaan penanganan perkara tanpa alasan yang sah, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 158 KUHAP 2025.
“Saat ini kami masih memberikan waktu dan kesempatan. Namun jika dalam waktu yang wajar belum ada kemajuan, maka kami tidak menutup kemungkinan untuk menyiapkan langkah hukum lebih lanjut,” tambahnya.
Desakan agar laporan tersebut segera ditindaklanjuti juga disampaikan Jasardi Gunawan dari Lembaga Hukum yang sama. Ia mengingatkan bahwa persoalan pertanahan yang dilaporkan ini bukan perkara sederhana, mengingat tensi konflik di lapangan cukup tinggi.
Karena itu, menurutnya, kepolisian perlu segera mengambil langkah konkret agar persoalan tidak berlarut-larut dan berpotensi memicu konflik yang lebih luas.
Penanganan yang cepat dan terukur dinilai penting, bukan hanya untuk memberikan kepastian kepada pelapor, tetapi juga mencegah terjadinya gesekan antara pihak-pihak yang bersengketa.
Menanggapi tuntutan tersebut, pihak Polres Sumbawa Barat menyampaikan bahwa laporan dimaksud akan segera ditindaklanjuti.
Ada dua langkah yang disampaikan kepolisian. Pertama, penanganan perkara akan segera digelar dan diproses lebih lanjut dalam waktu dekat. Kedua, kepolisian berencana memanggil kedua belah pihak, baik pelapor maupun para terlapor, untuk dilakukan pendekatan dan mediasi guna mencari solusi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku.
Pihak kepolisian juga menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan dan tetap berpedoman pada hukum.
Kuasa hukum Nyonya Lusy berharap janji tersebut tidak sekadar menjadi pernyataan, tetapi segera diwujudkan melalui langkah nyata. Sebab, hampir delapan bulan menunggu tanpa kepastian merupakan waktu yang tidak singkat bagi masyarakat yang sedang mencari keadilan melalui jalur hukum.
Kini, yang ditunggu bukan lagi sebatas penjelasan, melainkan perkembangan konkret penanganan laporan tersebut. Publik juga berhak mengetahui sejauh mana keseriusan aparat dalam memberikan kepastian hukum terhadap persoalan yang berpotensi memicu konflik pertanahan tersebut. (SR)
