SUMBAWA BESAR, Samawarea.com (2 November 2026) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP, memberikan penegasan keras kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak menjadi penghambat percepatan pembangunan daerah. Seluruh perangkat daerah diminta bergerak cepat, bekerja maksimal, serta bertanggung jawab penuh terhadap target program yang telah ditetapkan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Summit Penajaman Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Senin (2/11/2026).
“Jangan sampai ada OPD yang menjadi penyebab keterlambatan pembangunan. Semua harus bergerak cepat, bekerja maksimal, dan bertanggung jawab terhadap target yang telah ditetapkan,” tegas Bupati.
Menurutnya, perencanaan pembangunan tidak boleh berhenti pada tumpukan dokumen dan daftar kegiatan. Setiap program harus memiliki sasaran yang jelas, penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, serta perkembangan pekerjaan yang dapat dipantau dan dievaluasi.
Untuk memastikan hal tersebut, Bupati menekankan penerapan sistem 3W (What, Who, When) sebagai instrumen pengendalian dan pemantauan pembangunan daerah.
Melalui rapat koordinasi rutin setiap Selasa pagi yang melibatkan 34 OPD dan 24 Camat, seluruh program diharapkan dapat dikawal secara terukur. Dengan sistem ini, setiap perangkat daerah harus mampu menjelaskan apa yang dikerjakan, siapa yang bertanggung jawab, dan kapan target tersebut harus diselesaikan.
Bupati juga meminta seluruh OPD segera memperbaiki dan melengkapi data Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Proyek Strategis Daerah (PSD). Termasuk di dalamnya program penataan kota, Kota Pusaka, restorasi cagar budaya, hingga penanganan desa-desa terdampak.
Tak hanya mengejar percepatan pelaksanaan program, Bupati juga meminta perangkat daerah meningkatkan target pendapatan dan memperkuat disiplin dalam menjalankan perencanaan yang telah disepakati.
Ia mengingatkan, setiap keterlambatan harus menjadi perhatian serius karena dapat berdampak terhadap pencapaian target pembangunan daerah.
Bupati menegaskan, penajaman RKPD 2027 tidak berhenti pada forum koordinasi tersebut. Pembahasan akan dilanjutkan secara intensif bersama seluruh OPD untuk memastikan program prioritas benar-benar realistis, terukur, dan memiliki target yang jelas.
Hasil pembahasan itu nantinya menjadi dasar penetapan sasaran kinerja sekaligus penandatanganan fakta integritas atau kontrak kerja bagi kepala OPD dan Camat.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas birokrasi. Dengan adanya target dan komitmen kinerja, setiap pimpinan perangkat daerah diharapkan tidak hanya menjalankan rutinitas administrasi, tetapi mampu menunjukkan hasil nyata dari program yang menjadi tanggung jawabnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, menekankan sejumlah agenda strategis yang harus mendapat perhatian bersama. Di antaranya penguatan program Sumbawa ASRI, pengawalan program Makan Bergizi Gratis (MBG), optimalisasi PSN, serta peningkatan koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah.
Wabup juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan revitalisasi pendidikan dan Koperasi Merah Putih agar berjalan sesuai ketentuan, tepat sasaran, serta tidak menimbulkan persoalan di lapangan.
“Jangan ada ego sektoral. Mari kita bekerja untuk rakyat, melayani rakyat, dan menunjukkan pengabdian untuk mewujudkan Sumbawa Unggul, Maju, dan Sejahtera,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, S.Sos., M.AP., menyampaikan sejumlah langkah tindak lanjut. Di antaranya penyempurnaan program prioritas nasional dan daerah dalam RKPD 2027, pematangan rencana kerja masing-masing OPD, serta penyesuaian kebutuhan anggaran melalui rancangan KUA-PPAS.
Seluruh OPD juga diminta menyiapkan bahan presentasi rencana kerja untuk dibahas bersama pimpinan daerah pada pertemuan lanjutan pekan depan. Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting dalam mempercepat penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui penajaman prioritas ini, Pemkab Sumbawa ingin memastikan setiap program pembangunan memiliki arah yang jelas, pelaksanaan yang terukur, serta pertanggungjawaban yang dapat dievaluasi.
Pesan Bupati cukup tegas: pembangunan tidak boleh tersendat karena lemahnya kinerja birokrasi. Setiap OPD harus bekerja cepat, memenuhi target, dan memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumbawa. (SR)
