JAKARTA, samawarea.com (18 September 2026) — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meraih tiga apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kebijakan dan pelaksanaan program yang dinilai menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Penghargaan tersebut diberikan dalam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 Batch II Regional Maluku dan Nusa Tenggara di Jakarta, Kamis (17/9).
NTB meraih Terbaik 1 kategori Implementasi Program Pembangunan 3 Juta Rumah, serta Terbaik 2 kategori Akses Pendidikan dan Pelayanan Pendidikan dan Terbaik 2 kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan capaian tersebut menjadi refleksi atas arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjawab persoalan mendasar masyarakat.
“Alhamdulillah, kali ini NTB mendapatkan tiga apresiasi. Satu apresiasi juara pertama, yaitu di bidang pencapaian 3 juta rumah,” ujar Iqbal.
Menurutnya, penilaian Kemendagri tidak hanya melihat hasil akhir pembangunan, tetapi juga kekuatan kebijakan yang disusun pemerintah daerah.
“Semua penilaian ini masih berdasarkan kebijakan. Artinya, dalam tiga isu tadi, NTB dipandang memiliki kebijakan yang solid dan keberpihakan yang jelas,” katanya.
Atas capaian tersebut, NTB memperoleh dukungan anggaran sebesar Rp 9 miliar. Rinciannya, Rp 6 miliar untuk program bedah rumah sebanyak 300 unit, serta masing-masing Rp 1,5 miliar untuk pelayanan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Untuk sektor perumahan, Iqbal menyebut program bedah rumah akan diarahkan terutama kepada masyarakat di desa-desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, kualitas hunian menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan kemiskinan ekstrem sehingga intervensi terhadap rumah warga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Memang kami mengalokasikan cukup banyak untuk bedah rumah, khususnya di desa-desa kemiskinan ekstrem. Karena salah satu persoalan yang menyebabkan tingginya kemiskinan ekstrem itu adalah persoalan rumah. Karena itu yang menjadi sasaran kami,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Pemprov NTB terus mendorong pembenahan tata kelola SMA, SMK dan SLB, termasuk melalui pengembangan sekolah tematik yang disesuaikan dengan potensi lokal.
Pemprov NTB juga menyiapkan kebijakan golden ticket untuk mempercepat pemerataan kualitas pendidikan. Kepala sekolah dengan kinerja terbaik akan didorong bertugas di wilayah pelosok dengan dukungan insentif tambahan.
“Kita berikan kepada kepala sekolah-kepala sekolah yang terbaik, kita letakkan di daerah-daerah yang pelosok, tetapi mereka diberikan insentif tambahan. Ini bagian dari upaya kita untuk memeratakan kualitas pendidikan antara kota dengan di pelosok,” katanya.
Iqbal menegaskan, apresiasi tersebut bukan tujuan akhir. Pengakuan pemerintah pusat justru menjadi dorongan agar berbagai kebijakan dapat diterjemahkan menjadi hasil konkret yang dirasakan masyarakat.
“Targetnya adalah kita ingin supaya kebijakan ini betul-betul menghasilkan hasil-hasil yang konkret seperti yang ditargetkan dari sejak awal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut sejalan dengan tiga pilar pembangunan NTB, yakni pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan pengembangan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
Program Desa Berdaya, terutama yang menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam mendorong pengentasan kemiskinan.
“Ini hanya refleksi dari visi-visi Presiden juga yang kami bawa ke level daerah,” kata Iqbal.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan apresiasi kepada pemerintah daerah diberikan antara lain untuk melihat pelaksanaan standar pelayanan minimal, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan dan perumahan.
Kemendagri juga memberi perhatian terhadap pengelolaan sampah dan program Indonesia Asri yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat.
“Itu hal yang wajib dilakukan. Ditambah dengan satu lagi, yaitu penanganan sampah dan Indonesia Asri yang menjadi program unggulan Bapak Presiden,” ujar Tito.
Selain pemerintah provinsi, sejumlah kabupaten/kota di NTB juga memperoleh apresiasi pada berbagai kategori. Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Mataram, Kota Bima dan Kabupaten Lombok Utara tercatat meraih penghargaan di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, program pembangunan 3 juta rumah serta pengelolaan sampah dan lingkungan asri.
Bagi Pemprov NTB, capaian tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan pada akhirnya harus diukur dari sejauh mana program mampu memperbaiki kualitas hidup dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. (SR)
