Sumbawa Barat, Samawarea.com 12 Agustus 2026. Pembangunan kawasan wisata kerakyatan yang menjadi salah satu program unggulan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terancam tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada tahun ini. Kondisi tersebut terjadi setelah Dinas Pariwisata KSB memutus kontrak dengan kontraktor pemenang tender pembangunan proyek tersebut.
Pemutusan kontrak dilakukan setelah Dinas Pariwisata melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perusahaan pemenang tender yang diserahkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dari hasil pemeriksaan tersebut, dinas menemukan adanya persoalan yang dinilai cukup fatal sehingga kontraktor yang sebelumnya telah dinyatakan sebagai pemenang tender terpaksa diputus kontraknya.
“Ya, kita sudah melakukan putus kontrak dengan kontraktor pemenang tender karena hasil pengecekan dinas terdapat kejanggalan fatal pada kontraktor pemenang. Hal tersebut kita ketahui setelah ULP memberikan dokumen pemenang kepada kita. Setelah kita cek ternyata ada kesalahan, sehingga kita putus kontraknya,”ungkap Rahardian Selalu Sekretaris Dinas Pariwisata Sumbawa Barat
Persoalan tersebut menjadi semakin serius karena proses pembangunan sebelumnya sudah memasuki sejumlah tahapan administrasi dan persiapan di lapangan. Kontraktor pemenang bahkan disebut telah menyelesaikan penandatanganan kontrak dengan pemerintah daerah.
Tidak hanya itu, papan proyek juga telah dipasang di lokasi. Koordinasi dengan sejumlah instansi terkait telah dilakukan, sementara plang nama kegiatan pembangunan juga sudah terpasang. Namun setelah kontrak diputus, plang nama tersebut akhirnya dicabut kembali.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan proyek wisata kerakyatan yang telah dirancang sebagai salah satu proyek strategis pemerintah daerah. Terlebih, waktu pelaksanaan pembangunan semakin terbatas, sementara musim penghujan juga diperkirakan segera tiba.
Dinas Pariwisata KSB saat ini masih melakukan penghitungan terhadap efektivitas waktu yang tersisa. Pemerintah daerah belum memastikan apakah proyek tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan tender ulang dalam tahun anggaran berjalan atau harus mengambil langkah lain sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk sementara kita belum tahu apakah bisa kita lakukan tender ulang atau bagaimana pekerjaan pembangunan pariwisata kerakyatan tersebut. Sekarang sedang kita hitung efektivitas pekerjaan, mengingat musim penghujan sudah dekat dan pekerjaan sangat banyak. Jadi harus kita matangkan agar pekerjaan bisa maksimal dengan kualitas yang luar biasa,” jelasnya.
Pemerintah daerah tampaknya tidak ingin memaksakan pelaksanaan pekerjaan hanya karena mengejar target serapan anggaran. Dengan waktu yang semakin sempit, proses tender ulang hingga pelaksanaan fisik harus diperhitungkan secara matang agar pembangunan tidak justru berakhir dengan pekerjaan yang terburu-buru dan berpotensi mengurangi kualitas.
Di sisi lain, proyek wisata kerakyatan ini memiliki nilai strategis yang cukup besar bagi KSB. Program tersebut digagas sebagai salah satu bagian dari upaya pemerintah daerah menyiapkan sumber-sumber ekonomi baru bagi masyarakat, terutama dalam menghadapi masa pascatambang.
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat sebelumnya mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk program tersebut, yakni sekitar Rp17 miliar. Anggaran tersebut diarahkan untuk membangun sejumlah fasilitas penunjang kawasan wisata kerakyatan, salah satunya berupa jogging track sepanjang kurang lebih 5 kilometer.
Jalur tersebut direncanakan melintasi sejumlah wilayah desa, yakni Desa Menemeng, Desa Mujahidin, Desa Kalimantong, hingga Desa Mura. Dengan bentang kawasan yang cukup panjang, proyek tersebut diharapkan tidak hanya menjadi fasilitas rekreasi, tetapi juga dapat membuka ruang ekonomi baru bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan.
Konsep wisata kerakyatan sendiri diharapkan mampu mendorong keterlibatan masyarakat secara langsung. Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai penonton pembangunan, tetapi diharapkan menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi yang tumbuh seiring berkembangnya kawasan wisata.
Program ini juga diproyeksikan menjadi salah satu alternatif penggerak perekonomian daerah ketika aktivitas pertambangan memasuki masa pascatambang. Karena itu, keberadaan proyek wisata kerakyatan dinilai memiliki arti lebih luas dibandingkan sekadar pembangunan infrastruktur pariwisata.
Namun demikian, di tengah rencana besar tersebut, persoalan lain juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Di lapangan, masih terdapat masyarakat yang mempertanyakan seperti apa sebenarnya konsep wisata kerakyatan yang akan dibangun.
Pertanyaan masyarakat tersebut menyangkut arah pengembangan kawasan, bentuk fasilitas yang akan dibangun, manfaat langsung bagi warga, hingga bagaimana masyarakat nantinya dapat terlibat dan memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan kawasan wisata tersebut.
Hal ini menjadi penting karena proyek dengan nilai anggaran mencapai miliaran rupiah tersebut pada akhirnya harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Jangan sampai pembangunan hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi belum memiliki konsep pengelolaan yang jelas dan berkelanjutan.
Terlebih, istilah “wisata kerakyatan” mengandung harapan besar agar masyarakat menjadi aktor utama dalam pengembangan kawasan. Dengan demikian, pembangunan fisik seharusnya berjalan beriringan dengan penyiapan konsep pengelolaan, pemberdayaan masyarakat, promosi, hingga strategi mendatangkan wisatawan.
Persoalan pemutusan kontrak dengan pemenang tender kini menjadi tantangan baru bagi pemerintah daerah. Jika tender ulang masih memungkinkan dilakukan, proses tersebut tentu harus segera dipersiapkan dengan tetap memperhatikan seluruh ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Namun jika waktu pelaksanaan tidak lagi memungkinkan, pemerintah juga harus menentukan langkah yang paling tepat agar anggaran dan rencana pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Masyarakat tentunya berharap program yang telah digadang-gadang sebagai salah satu solusi ekonomi pascatambang tersebut tidak berhenti hanya pada tahap perencanaan. Mereka juga membutuhkan kepastian mengenai konsep, waktu pembangunan, serta manfaat nyata yang nantinya dapat dirasakan oleh warga di sekitar kawasan.
Dengan kondisi saat ini, nasib pembangunan wisata kerakyatan di Brang Ene masih menunggu kepastian. Pemerintah daerah dituntut bergerak cepat sekaligus berhati-hati dalam menentukan langkah selanjutnya, agar program yang telah menelan perhatian dan anggaran besar tersebut tidak gagal mencapai target tahun ini.
Keberhasilan program wisata kerakyatan pada akhirnya bukan hanya diukur dari berdirinya jogging track atau fasilitas fisik lainnya. Lebih dari itu, keberhasilannya akan ditentukan oleh sejauh mana kawasan tersebut mampu hidup, dikunjungi, dikelola secara berkelanjutan, membuka lapangan usaha, dan benar-benar menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat Sumbawa Barat.
