SAMAWAREA PARLEMENTARIA, KERJA SAMA DENGAN DPRD KABUPATEN SUMBAWA
SUMBAWA BESAR, samawarea.com (1 Juli 2026) – Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Sumbawa ke depan diharapkan tidak lagi sekadar menjadi hamparan taman dengan pepohonan. Lebih dari itu, RTH harus menjadi ruang hidup masyarakat yang menyatu dengan budaya, lingkungan, dan aktivitas ekonomi.
Gagasan tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa (30/6). Kunjungan ini merupakan studi komparatif untuk mempelajari keberhasilan Yogyakarta dalam menata ruang terbuka hijau sekaligus mengembangkan kawasan wisata berbasis budaya.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sumbawa, Gitta Liesbano, SH., M.Kn., didampingi Ketua Komisi III Syaifullah, S.Pd., M.M.Inov., bersama anggota komisi lainnya. Turut mendampingi Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa Abdul Haviedz, ST., M.Ec.Dev., Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Arief Hidayat, ST., serta Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Hj. Rahmawaty, S.Pi., M.Si.
Kehadiran rombongan diterima Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUP-ESDM DIY, Setiyanto, ST.
Dalam pertemuan itu, Gitta Liesbano menegaskan bahwa Sumbawa membutuhkan konsep penataan ruang yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya.
“RTH yang akan dibangun tidak boleh sekadar ruang hijau fisik. Kami ingin menghadirkan ruang publik yang hidup, berfungsi secara ekologis, menjadi ruang interaksi masyarakat, sekaligus mencerminkan identitas lokal Tau Samawa,” ujarnya.
Sementara itu, Setiyanto memaparkan keberhasilan penataan kawasan Malioboro yang mengusung filosofi Sumbu Imajiner. Konsep tersebut diwujudkan melalui prioritas bagi pejalan kaki, kendaraan non-motor, transportasi umum, penggunaan ornamen khas daerah, aksara Jawa, hingga penanaman pohon sebagai simbol filosofis kawasan.
Menurutnya, pemerintah DIY juga melakukan penataan parkir secara terpusat di gedung khusus untuk mengurangi kepadatan jalan utama, disertai penataan estetika bangunan secara bertahap. Bahkan kawasan tersebut diproyeksikan mampu membiayai operasionalnya secara mandiri mulai 2027.
Paparan itu memantik diskusi aktif. Anggota Komisi III, Alen Taryadi, menilai pelibatan sektor swasta dan komunitas menjadi faktor penting agar pengembangan kawasan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD. Sedangkan H. Zainuddin Sirat menyoroti pengelolaan sampah serta kewenangan pemerintah daerah terhadap perusahaan-perusahaan besar.
Setiyanto menjelaskan, seluruh proses pembangunan di DIY diperkuat oleh regulasi yang jelas, termasuk Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, sehingga arah pembangunan memiliki kepastian hukum.
Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa merumuskan sejumlah langkah strategis yang akan diperjuangkan di daerah.
Pertama, menyusun regulasi RTH yang berorientasi pada fungsi ekologis dan sosial, termasuk pengembangan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang inklusif bagi penyandang disabilitas.
Kedua, merevitalisasi kawasan bersejarah melalui pendekatan storytelling sehingga situs seperti Istana Dalam Loka, Bala Kuning, dan Bala Putih dapat berkembang menjadi destinasi wisata edukasi yang memiliki karakter kuat.
Ketiga, memperkuat ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan UMKM di sekitar kawasan wisata agar tercipta dampak ekonomi yang berkelanjutan.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumbawa, Syaifullah, memastikan seluruh hasil studi tersebut tidak akan berhenti sebagai bahan kunjungan semata.
“Kami akan mengawal hasil kunjungan ini menjadi kebijakan yang konkret melalui fungsi legislasi DPRD. Kami juga akan mendorong sinergi antara DLH, Dinas Pariwisata, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sekaligus mengawal dukungan anggaran agar program revitalisasi kawasan dan penyediaan fasilitas publik dapat berjalan optimal,” tegasnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi pijakan awal bagi lahirnya konsep pembangunan Kabupaten Sumbawa yang modern, ramah lingkungan, sekaligus tetap berpijak kuat pada nilai-nilai budaya dan identitas Tau Samawa. (SR)
