SUMBAWA BESAR, samawarea.com (19 Juni 2026) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus memperkuat sistem pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Pengawasan yang diselenggarakan Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (18/6/2026).
Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, para Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa, camat se-Kabupaten Sumbawa, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Sumbawa.
Dalam arahannya, Wakil Bupati H. Mohamad Ansori menegaskan bahwa pengawasan merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, khususnya yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Menurutnya, tindak lanjut atas rekomendasi BPK bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Seluruh perangkat daerah harus terus meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang masih menjadi perhatian,” tegasnya.
Selain itu, Wabup juga menyoroti pentingnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan internal. Melalui program tersebut, Inspektorat diharapkan mampu menjalankan fungsi pembinaan, pendampingan, dan pengawasan secara efektif sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Pengawasan yang kuat bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya memastikan seluruh kegiatan pemerintahan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh perangkat daerah menjadikan pengawasan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi agar tercipta pemerintahan yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas, mempercepat tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Sumbawa.
Sementara itu, Inspektur Kabupaten Sumbawa, Didi Hermansyah, S.E., menjelaskan bahwa pelaksanaan Rakor Penguatan Pengawasan bertujuan meningkatkan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
Menurutnya, salah satu fokus utama dalam rakor tersebut adalah percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tindak lanjut rekomendasi tersebut menjadi indikator penting dalam mengukur komitmen pemerintah daerah terhadap perbaikan tata kelola keuangan dan administrasi pemerintahan. (SR)
