SUMBAWA BESAR, samawarea.com (4 Mei 2026) – Ketua DPC Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, mengeluarkan pernyataan tegas terkait kebijakan pemerintah pusat mengenai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp 6.500 per kilogram.
Rafiq menegaskan seluruh elemen terkait di daerah harus memastikan harga Gabah Kering Panen (GKP) benar-benar diterima petani sesuai ketetapan, tanpa ada praktik permainan harga di lapangan.
Kebijakan tersebut merujuk pada tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri, yang mewajibkan pembelian gabah petani minimal Rp 6.500/kg tanpa klasifikasi kualitas yang rumit selama telah memasuki masa panen.
“Kami menyambut baik ketetapan ini. Ini adalah bentuk perlindungan nyata bagi petani yang selama ini rentan saat panen raya. Jangan biarkan petani Sumbawa berjuang sendiri menghadapi permainan harga,” tegas Rafiq, Senin (4/5/2026).
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan utama terletak pada implementasi di lapangan. Rafiq mencium adanya potensi praktik tengkulak atau spekulan yang memanfaatkan celah aturan, seperti mempermasalahkan kadar air dan kualitas gabah untuk menekan harga.
Untuk itu, ia mendesak Pemerintah Kabupaten Sumbawa bersama instansi terkait seperti Perum Bulog, Dinas Pertanian, serta Satgas Pangan dari unsur TNI/Polri agar turun langsung melakukan pengawasan.
“Harus ada pengawasan ketat di penggilingan dan sentra produksi. Jangan sampai petani dipaksa menjual di bawah harga yang sudah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Rafiq juga mendorong pembentukan posko pengaduan bagi petani, guna menampung laporan apabila terjadi pelanggaran harga di tingkat lapangan. Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi monopoli oleh penggilingan besar yang dapat mematikan usaha kecil di desa.
Menurutnya, peran sebagai penyerap utama hasil panen menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga dan melindungi petani dari spekulan.
“Negara tidak boleh kalah oleh praktik spekulan. Bulog harus hadir sebagai penyangga harga di tingkat petani,” tegasnya.
Rafiq menilai kebijakan HPP ini bukan sekadar angka, melainkan menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga petani di Sumbawa yang selama ini menjadi salah satu penopang lumbung pangan nasional.
“Jika harga layak, petani akan termotivasi meningkatkan produksi. Ini akan memperkuat ekonomi desa dan menjamin masa depan anak-anak petani,” tambahnya.
Rafiq pun menginstruksikan seluruh kader di semua tingkatan untuk aktif mengawal implementasi kebijakan tersebut.
“Sebagai partai wong cilik, kami akan terus berada di garis depan. Pastikan kebijakan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani. Negara wajib hadir melindungi mereka,” tandasnya. (SR)
