MATARAM, samawarea.com (21 April 2026) – Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025. Rekomendasi tersebut disampaikan Juru Bicara Komisi IV, Syamsul Fikri AR, S.Ag., M.Si, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam penyampaiannya, Syamsul Fikri menegaskan bahwa rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan perangkat daerah mitra kerja serta hasil kunjungan lapangan.
Salah satunya di sektor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman. Komisi IV menilai pemerataan pembangunan infrastruktur di Provinsi NTB telah mulai terwujud dan harus terus dijaga konsistensinya melalui perencanaan dan penganggaran yang berbasis kebutuhan wilayah.
Sekretaris Fraksi Demokrat ini meminta agar setiap intervensi pembangunan mampu memberikan dampak yang setara bagi seluruh wilayah, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Selain itu, kualitas pembangunan infrastruktur diminta tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga standar teknis serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Salah satu perhatian utama adalah percepatan peningkatan akses layanan dasar, khususnya air minum dan sanitasi aman. Komisi IV menilai hal itu menjadi bagian penting dari upaya pemerataan kualitas hidup masyarakat di seluruh daerah.
Di bagian lain, Fikri yang merupakan perwakilan konstituen Sumbawa dan Sumbawa Barat juga menyoroti proyek ruas Lunyuk–Lenangguar di Pulau Sumbawa yang saat ini telah mencapai progres sekitar 70 hingga 80 persen. DPRD menegaskan komitmennya untuk terus mengawal percepatan penyelesaian proyek tersebut agar segera memberikan manfaat bagi konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Tak hanya itu, Komisi IV meminta adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan progres kegiatan. Pengawasan terhadap proyek infrastruktur juga dinilai harus diperkuat guna menjamin kualitas pekerjaan dan ketepatan sasaran.
Komisi IV juga mendorong agar alokasi anggaran diarahkan secara konsisten untuk menopang pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
“Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan bagi pemerintah daerah agar pelaksanaan pembangunan dan inovasi di NTB semakin merata, berkualitas, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (SR)
