MATARAM, samawarea.com (4 Februari 2026) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terbukti tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi masyarakat, tetapi juga memberi efek ekonomi yang signifikan. Dalam kurun waktu sekitar 10 bulan, program ini telah menyerap 31.509 tenaga kerja lokal.
Hal tersebut disampaikan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat Rapat Koordinasi Program MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN), Forkopimda, dan Satgas Percepatan di Ruang Rapat Hajar Aswad Kantor Bank NTB Syariah, Mataram, Rabu (4/2).
Gubernur menjelaskan, hingga saat ini Program MBG di NTB telah menjangkau 1.793.423 penerima manfaat. Pelaksanaan program ini didukung oleh 670 Sentra Pengolahan Pangan Bergizi (SPPG) yang aktif serta 2.719 mitra pemasok (supplier).
Menurutnya, capaian penyerapan tenaga kerja tersebut tergolong luar biasa. Biasanya, angka serapan sebesar itu membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. Namun di NTB, hal tersebut dapat tercapai dalam waktu kurang dari satu tahun.
“Untuk bisa menyerap angka sebesar ini biasanya butuh waktu 2–3 tahun, tapi itu tercapai dengan waktu sekitar 10 bulan di NTB. Ini belum termasuk tenaga kerja tidak langsung seperti petani yang tadinya kesulitan memasarkan hasil produknya, sekarang bisa mendapatkan harga yang lumayan,” jelas Gubernur.
Gubernur Iqbal menegaskan, program yang pada awalnya sempat diragukan kini justru menjadi tolok ukur dan model pemberdayaan ekonomi yang efektif.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya tantangan ke depan, terutama dalam menjaga stabilitas pasokan pangan agar peningkatan permintaan tidak memicu inflasi.
“Tantangannya adalah di daerah 3T karena kami punya 200 lebih pulau berpenghuni. Namun, kami intervensi langsung dengan memastikan ketersediaan supply demi menghindari terjadinya inflasi akibat tingginya demand,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur meminta seluruh unsur Forkopimda serta Satgas Percepatan di tingkat kabupaten/kota untuk terus menjaga kekompakan dan memperkuat koordinasi dalam fase percepatan program.
“Kita satu struktur dengan kabupaten kota, jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak, kumpulkan masukan, masalah, serta rekomendasi solusinya,” pungkasnya.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Letjen (Purn) Dadang Hendrayudha, Pelaksana Harian Sekda NTB, Ketua Satgas Percepatan se-Provinsi NTB, serta jajaran pimpinan perangkat daerah terkait. (SR)
