Sumbawa Barat.Samawarea.Com ( 19/2/2026) Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Badaruddin Duri, mendorong agar pelaksanaan Medical Check Up (MCU) bagi seluruh karyawan tambang dapat langsung diterapkan pada awal tahun 2026 di RSUD Asy-Syifa’.
Legislator muda Partai NasDem itu menilai, rumah sakit daerah tersebut telah siap dari sisi fasilitas, peralatan medis, maupun sumber daya manusia untuk menjalankan kebijakan tersebut secara penuh.
Ia menegaskan, DPRD mendukung langkah Pemerintah Daerah (Pemda) KSB yang menargetkan pelaksanaan MCU 100 persen dilakukan di RSUD Asy-Syifa’. Namun, ia menekankan agar kebijakan tersebut segera direalisasikan tanpa penundaan.
“Kami mendorong agar MCU langsung diterapkan pada awal 2026. RSUD Asy-Syifa’ sudah siap, tinggal komitmen bersama untuk menjalankannya,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, DPRD KSB memastikan akan mengawal penuh implementasi kebijakan tersebut. Mengingat jumlah karyawan tambang yang cukup besar, DPRD juga akan mengontrol jumlah karyawan di PT Amman agar pelaksanaan MCU berjalan terukur dan sesuai kapasitas pelayanan rumah sakit.
“Kita juga mengontrol jumlah karyawan di PT Amman, sehingga pelaksanaan MCU bisa berjalan tertib dan sesuai daya tampung layanan,” ujarnya.
Menurutnya, penguatan RSUD Asy-Syifa’ sebagai pusat layanan MCU bukan hanya soal pelayanan kesehatan, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat kemandirian daerah.
DPRD KSB secara tegas meminta PT Amman untuk segera menerapkan kebijakan MCU di RSUD Asy-Syifa’. Ia menilai, perusahaan tambang yang telah lama beroperasi di KSB sudah seharusnya berkontribusi nyata terhadap penguatan fasilitas kesehatan daerah.
“DPRD mendesak PT Amman agar segera menerapkan MCU di RSUD Asy-Syifa’. Apalagi rumah sakit sudah siap. Ini bentuk tanggung jawab dan kontribusi nyata sektor tambang bagi daerah,” katanya.
Selain meningkatkan kualitas layanan kesehatan, kebijakan MCU di RSUD Asy-Syifa’ juga dinilai berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan puluhan ribu karyawan tambang yang menjalani pemeriksaan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah, akan terjadi perputaran ekonomi dan penerimaan layanan kesehatan yang signifikan.
“MCU ini tidak hanya soal kesehatan pekerja, tetapi juga berpotensi meningkatkan PAD. Kalau seluruh pemeriksaan dilakukan di RSUD, tentu ada dampak fiskal positif bagi daerah,” jelasnya.
DPRD memandang, langkah ini menjadi strategi yang saling menguntungkan. Dimana perusahaan tetap memenuhi kewajiban pemeriksaan kesehatan karyawan, sementara daerah memperoleh penguatan layanan dan tambahan pendapatan.
Meski mendorong penerapan langsung pada awal 2026, DPRD tetap menekankan bahwa kualitas layanan harus menjadi prioritas utama. MCU bagi karyawan tambang harus dilakukan sesuai standar medis yang profesional dan menghasilkan pemeriksaan yang akurat.
“Kita ingin kebijakan ini berjalan dengan baik, berkualitas, dan memberi manfaat besar bagi pekerja maupun masyarakat KSB secara luas,” tutup Badaruddin.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan KSB, dr. Carlof, Pemda bersama manajemen RSUD Asy-Syifa’ tengah menyiapkan berbagai kebutuhan pendukung, mulai dari penguatan sarana dan prasarana, penambahan serta modernisasi peralatan medis, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia tenaga kesehatan.
“Keinginan untuk mencapai MCU 100 persen akan kita atur secara bertahap. Sambil berjalan, kita juga menyiapkan seluruh kebutuhan MCU yang profesional agar mampu menampung seluruh karyawan tambang,” jelasnya.
Pendekatan bertahap ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pelayanan, tanpa mengganggu layanan reguler rumah sakit kepada masyarakat umum.
dr. Carlof menegaskan, orientasi kebijakan ini bukan semata mengejar angka pemeriksaan. Lebih dari itu, kualitas hasil MCU menjadi prioritas utama agar setiap pemeriksaan menghasilkan data kesehatan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. (Admin02.RadioArki)
